Kompas.com - 02/02/2022, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto.

Ardian telah diumumkan sebagai tersangka suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun, dia tidak hadir dalam konferensi pers pengumuman dan penahanan tersangka yang digelar KPK pada Kamis (27/1/2022).

Baca juga: KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

"Tim Penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka MAN (Mochamad Ardian Noervianto), mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).

Ardian diumumkan sebagai tersangka bersama Bupati nonaktif Kolaka Timur, Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur, Laode Muhammad Syukur.

Dalam kasus itu, Ardian memiliki tugas di antaranya melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah yaitu pinjaman PEN tahun 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Investasi itu dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa pinjaman program dan atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah.

"Dengan tugas tersebut, tersangka MAN memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Kasus itu merupakan perkembangan dari perkara sebelumnya terkait dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yang menjerat Andi Merya.

Andi Merya yang menjabat Bupati Kolaka Timur diduga menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur sekitar Maret 2021.

Baca juga: Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Kemudian, Laode mempertemukan Andi Merya dengan Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta sekitar Mei 2021.

"Dalam pertemuan itu AMN (Andi Merya Nur) mengajukan permohonan pinjaman dana PEN sebesar Rp 350 miliar dan meminta agar MAN mengawal dan mendukung proses pengajuannya," ucap Karyoto.

"Tindak lanjut atas pertemuan tersebut, MAN diduga meminta adanya pemberian kompensasi atas peran yang dilakukannya dengan meminta sejumlah uang yaitu 3 persen secara bertahap dari nilai pengajuan pinjaman," kata dia.

Keinginan Ardian, ujar Karyoto, kemudian disampaikan ke Laode untuk selanjutnya diinformasikan kepada Andi Merya.

Bupati Kolaka Timur itu pun memenuhi keinginan Ardian lalu mengirimkan uang sebagai tahapan awal sejumlah Rp 2 miliar ke rekening bank milik Laode.

"Dari uang sejumlah Rp 2 miliar tersebut, diduga dilakukan pembagian dimana tersangka MAN menerima dalam bentuk mata uang sebesar 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp 1,5 miliar," ungkap Karyoto.

"Diberikan langsung di rumah kediaman pribadinya di Jakarta dan tersangka LMSA (Laode M Syukur Akbar) menerima sebesar Rp 500 juta," imbuhnya.

Atas pemberian uang itu, permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya pun disetujui dengan adanya bubuhan paraf Ardian pada draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

"KPK menduga tersangka MAN juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak terkait permohonan pinjaman dana PEN dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," tutur Karyoto.

Atas perbuatannya Andi Merya sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Sedangkan, Ardian dan Laode sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Mendagri Akan Beri 'Warning' ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Mendagri Akan Beri "Warning" ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Nasional
Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Bakal Jabat Panglima TNI Hanya 11 Bulan, Yudo: Yang Penting Bekerja

Nasional
Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Nasional
Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Nasional
Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Nasional
BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

Nasional
Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Nasional
Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

Nasional
Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Nasional
Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Nasional
Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.