Kompas.com - 02/02/2022, 10:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyelenggarakan konsinyasi pada 31 Januari – 2 Februari 2022 guna membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, gerak cepat penyusunan DIM itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

“Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin," ujarnya dalam siaran pers pada Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Klaim Bakal Kawal RUU TPKS hingga Disahkan, Menteri PPPA: Itu Komitmen Kami

Dia mengungkapkan, penyelenggaran konsinyasi pembahasan DIM itu bukan yang pertama dan terakhir. Sebab dalam satu minggu ke depan, akan diadakan rangkaian konsultasi pembahasan DIM dengan mengundang kementerian/lembaga, perwakilan masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok strategis lainnya.

"Kanal masukan untuk penyusunan DIM pemerintah akan dibuka seluas-luasnya baik bagi internal pemerintah, maupun dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok strategis lainnya," kata dia.

Sementar itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS, Edward OS Hiariej mengatakan, konsinyasi (konsinyering) kali ini bertujuan memastikan pemerintah sudah siap dan kompak menyikapi kelanjutan RUU TPKS.

"Untuk memastikan internal pemerintah well prepared, solid & kompak dalam menyikapi langkah lanjutan pembentukan RUU TPKS. DIM yang dihasilkan akan merefleksikan pandangan pemerintah yang komprehensif, tidak sektoral," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga mengatakan, kementerian lembaga yang terlibat menunjukkan semangat yang sama untuk memastikan bahwa RUU TPKS memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan seksual.

Selain itu juga memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta memberikan payung hukum yang mumpuni bagi aparat penegak hukum untuk bergerak dalam kerangka penegakan hukum.

Baca juga: Moeldoko: RUU TPKS Harus Bisa Jawab Semua Persoalan ...

"Semua aspek kami antisipasi, DIM pemerintah dipastikan akan berisi penguatan substansi di aspek pencegahan, perlindungan korban, ketentuan pidana, hukum acara pidana, dan aspek-aspek kunci lainnya," tambah Edward.

Hadir dalam konsinyasi tersebut perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki irisan tugas dan fungsi dalam RUU TPKS, mulai dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kantor Staf Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TKI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Terpadu

TKI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Terpadu

Nasional
KPK Periksa Eks Mendagri Gamawan Fauzi Sebagai Saksi Kasus E-KTP

KPK Periksa Eks Mendagri Gamawan Fauzi Sebagai Saksi Kasus E-KTP

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Kereta Luar Biasa yang Bawa Jokowi-Iriana ke Ukraina

BERITA FOTO: Penampakan Kereta Luar Biasa yang Bawa Jokowi-Iriana ke Ukraina

Nasional
Pemerintah Kaji Legalitas Ganja untuk Keperluan Medis

Pemerintah Kaji Legalitas Ganja untuk Keperluan Medis

Nasional
Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Ganjar, Anies, Puan, hingga Ridwan Kamil Masuk dalam Radar Capres PAN

Nasional
Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Nasional
Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Nasional
Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju Jadi Capres

Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju Jadi Capres

Nasional
Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Nasional
Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Nasional
MAKI Sarankan Lili Pintauli Mundur Sebelum Disidang Etik Dewas agar Hemat Waktu

MAKI Sarankan Lili Pintauli Mundur Sebelum Disidang Etik Dewas agar Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.