Kritik PPATK Soal Transaksi Keuangan Narkotika, Anggota Komisi III: Banci dalam Bertindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso mengkritik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi aktivitas transaksi keuangan di Tanah Air.

Menurut dia, PPATK tidak bisa membedakan secara spesifik antara masalah transaksi keuangan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saya melihat, PPATK memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya transaksi keuangan di negeri kita, bersifat banci dalam bertindak agar transaksi money laundry ini yang dilakukan oleh para pelaku dan bandar narkoba, tidak disebutkan secara spesifik," kata Santoso dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK, Senin (31/1/2022).

Ia beralasan, seharusnya transaksi keuangan atas aliran peredaran narkotika dijadikan terpisah dengan TPPU.

Menurut dia, hal itu sama halnya dengan transaksi keuangan terhadap jaringan terorisme yang juga diungkap PPATK secara spesifik.

Baca juga: PPATK Minta Tambahan Anggaran, Ketua Komisi III: Kalau Tidak Ada APBN Perubahan Mboten Saged

Padahal, kata Santoso, antara narkoba dan terorisme sama-sama merusak generasi muda bangsa dan penting untuk diungkapkan secara gamblang transaksi keuangannya.

"Kenapa ini tidak (dilakukan). Kalau terorisme disebut secara spesifik. Kenapa narkoba itu tidak disebutkan secara spesifik? Karena ini sudah jelas merusak generasi muda," ujarnya.

Ia mengingatkan PPATK bahwa dampak buruk narkotika pada masyarakat sama besarnya dengan serangan terorisme.

Untuk itu, Santoso meminta PPATK memiliki terobosan baru di bawah kepemimpinan Kepala PPATK yang baru, Ivan Yustiavandana untuk memisahkan TPPU dengan transaksi keuangan dalam peredaran narkotika.

"Itu terpisah pak. Sehingga masyarakat bisa tahu, sebenarnya berapa. Biar melek masyarakat kita itu bahwa peredaran narkotika, uang yang bergulir itu sangat luar biasa. Merusak tatanan generasi bangsa ini," jelasnya.

Sementara itu, menjawab pertanyaan dan kritikan Santoso, Ivan Yustianvandana mengaku akan menerima masukan tersebut.

Ivan mengatakan, apa yang diungkapkan Santoso sekaligus akan menjadi koreksi bagi PPATK ke depannya.

Baca juga: Ajukan Tambahan Rp 63,7 Miliar, PPATK Sebut untuk Penanganan Money Laundering, Korupsi, hingga Senjata Pemusnah Massal

Kendati demikian, Ivan mengeklaim bahwa pihaknya justru bekerja keras dalam melakukan penindakan, menelusuri aliran atau transaksi keuangan peredaran narkotika.

"Bapak menggunakan istilah PPATK banci gitu ya. Tapi, Insya Allah kami keras sekali pak dalam bekerja, dengan bantuan bapak-bapak di sini, kita sangat agresif dalam bekerja," jawab Ivan dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, PPATK juga disebutkan telah mengungkap sejumlah kasus besar terkait transaksi keuangan narkotika.

"Kasus-kasus yang kita ungkapkan juga kasus yang luar biasa besar. Seperti yang bapak sampaikan, juga itu sangat masif. Dan kita akan terus bekerja untuk melindungi masyarakat kita yang bapak sebut, narkoba merusak bangsa kita," tutup Ivan.