Desakan dari PGRI hingga IDAI untuk Hentikan PTM dan Jawaban Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai persatuan guru dan anak mendesak agar pemerintah mengurangi atau menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Desakan itu setidaknya disampaikan oleh Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sampai Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan melaksanakan PTM 50 persen.

“Di tengah Omicron yang memuncak seperti ini kami meminta kepala daerah, Gubernur DKI, misalnya, untuk mengembalikan skema PTM terbatas 50 persen,” sebutnya pada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Baca juga: Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Omicron Tetap Ada, Masyarakat yang Bergejala Segera Tes!

Permintaan yang sama disampaikan oleh Ketua PGRI Unifah Rosyidi. Dalam pandangannya kebijakan PTM 50 persen lebih baik dilakukan untuk melakukan pencegahan penyebaran varian Omicron di lingkungan sekolah.

Unifah menyarankan agar PTM dibagi menjadi dua kelompok. Jangan sampai siswa yang mengikuti gelombang pertama bertemu dengan mereka yang hadir di gelombang kedua.

Mekanisme ini harus segera dilakukan mengingat tingginya tingkat kecemasan anak dan orang tua terhadap penularan Covid-19.

Ia membeberkan ada kasus di suatu sekolah, para siswa membubarkan diri serentak ketika tahu teman sekelasnya terinfeksi Covid-19.

“Itu fenomena yang harus jadi perhatian pemerintah, jangan sampai anak mengambil tindakan sendiri karena didorong rasa takut. Lebih baik kita ambil tindakan pencegahan,” ucap Unifah.

Baca juga: Cara Dapat Paket Obat Gratis untuk Pasien Isoman Covid-19 Omicron

Keselamatan lebih penting

Unifah menilai kebijakan PTM 100 persen baik untuk menanggulangi kemampuan peserta didik yang hilang ketika proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Tapi yang mesti menjadi prioritas saat ini adalah memastikan keselamatan guru dan siswa itu sendiri.

“Meski niatnya untuk learning recovery tapi tidak ada artinya kalau keselamatan anak dan guru terancam,” kata dia.

Senada dengan Unifah, Komisioner KPAI Retno Listyarti meminta pemerintah mengambil kebijakan dengan pertimbangan utama keselamatan anak-anak atau peserta didik.

“Kita harus mengedepankan keselamatan anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Baca juga: Kabar Baik, Moderna Mulai Lakukan Uji Klinis Vaksin Khusus Omicron

Retno berharap pemerintah mau belajar dari tingginya kasus varian Delta medio 2021 lalu yang memakan banyak korban meninggal dunia.