Geledah Kantor dan Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Sejumlah Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen saat melakukan upaya paksa penggeledahan di sejumlah tempat di Langkat, Sumatera Utara, Kamis (27/1/2022).

Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat yang menjerat Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

"Lokasi dimaksud, di antaranya Kantor Bupati Langkat dan perusahaan yang diduga milik tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) serta rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat, (28/1/2022).

Baca juga: Bupati Langkat Beri Hadiah Mini Cooper Saat Sang Anak Ultah Ke-17, KPK: Akan Ditanya...

Dalam penggeledahan tersebut, ujar Ali, tim penyidik juga mengundang beberapa Kepala Dinas di Kabupaten Langkat untuk datang ke Kantor Bupati.

Lembaga antirasuah itu pun menerima berbagai dokumen terkait proyek di Kabupaten Langkat dari kedatangan sejumlah Kepada Dinas.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor PT Dewa Rencana Perangin-angin dan sejumlah rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

"Untuk perusahaan yang diduga milik tersangka TRP serta rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ditemukan dan diamankan berbagai dokumen yang masih diduga terkait dengan perkara," ujar Ali.

"Bukti-bukti ini akan ditindaklanjuti oleh tim Penyidik dengan analisa dan penyitaan untuk terus melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka TRP dkk," ucap dia.

Baca juga: Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Dalam kasus ini, Terbit diduga melakukan pengaturan bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA yang merupakan kakak kandungnya terkait pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Kabupaten Langkat.

KPK menyebutkan, Terbit melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang. Sementara itu, untuk paket penunjukan langsung, Terbit meminta fee sebesar 16,5 persen dari nilai proyek.

Waki Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, salah satu rekanan yang dipilih untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat adalah Muara Perangin-Angin.

"Tersangka MR (Muara Perangin-Angin) menggunakan beberapa bendera perusahaan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp 4,3 miliar," ungkap Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Baca juga: Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

KPK menduga ada beberapa proyek lain yang dikerjakan Terbit melalui perusahaan milik Iskandar.

"Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya," kata Ghufron.

Selain kakaknya, orang-orang kepercayaan Terbit yang dimaksud adalah pihak swasta, yakni Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.

Pemberian uang suap dari Muara Perangin-angin kepada Terbit yang merupakan fee proyek dilakukan secara tunai senilai Rp 786 juta.

"Diduga pula, ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK (Iskandar PA) dari berbagai rekanan dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," tambahnya.

Terbit terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Januari 2021 malam. Dalam penangkapan tersebut, tim KPK mengamankan uang sejumlah Rp 786 juta.