Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Kompas.com - 28/01/2022, 15:56 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kapasitas uji tes Whole Genome Sequencing (WGS) Indonesia masih sangat terbatas.

Hal inilah yang menyebabkan jumlah deteksi varian Omicron di Indonesia sejak awal ditemukan, yakni 16 Desember 2021 lalu, masih sangat rendah ketimbang penambahan kasus harian Covid-19.

Budi mengungkapkan, saat ini hanya ada 12 laboratorium untuk melakukan uji tes WGS di Indonesia dengan kapasitas uji 2.000 spesimen per bulan.

Baca juga: Kepastian Tim Advance Umrah Terpapar Omicron Tunggu Hasil WGS Kemenkes

Sementara itu, laboratorium untuk melakukan uji usap (swab test) PCR di Indonesia mencapai 1.100 dengan kapasitas uji 300.000 hingga 400.000 spesimen per hari.

"Yang ini genome 2.000 sebulan. PCR selesai empat sampai enam jam saja, genome sequence bisa lima sampai enam hari. Harga PCR Rp 300.000 sekali test, ini Rp 6 juta," kata Budi dalam sesi tanya jawab dengan media yang ditayangkan YouTube, sebagaimana dilansir pada Jumat (28/1/2022).

WGS adalah prosedur laboratorium untuk menentukan urutan basa dalam genom suatu organisme dalam satu proses. WGS diperlukan untuk mengetahui jenis varian virus SARS-Cov-2.

Sejauh ini, dari total kasus varian Omicron yang terdeteksi sebanyak 1.998 sejak pertama kali terdeteksi. Sementara itu, akumulasi jumlah kasus baru Covid-19 pada waktu yang sama sebanyak 49.626 kasus.

Dengan demikian, persentase total kasus Omicron terhadap akumulasi penambahan kasus Covid-19 di Indonesia sebesar 4,02 persen.

"Kita tidak memiliki kapasitas test genome yang cukup untuk deteksi variannya. Jadi deteksi virusnya bisa, deteksi variannya lebih lama dan lebih enggak bisa," kata Budi.

"Kalau dulu waktu masih sedikit, 200 sehari, 6.000 sebulan, cukup untuk genome sequenec, kemudian 2.000 sehari sudah enggak bisa. Apalagi sekarang 8.000 sehari makin nggak bisa lagi. Karena kapasitas 2.000 sebulan," jelas mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Baca juga: Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Adapun terkait dengan masa puncak penularan varian Omicron di Tanah Air Budi memperkirakan bakal terjadi di akhir Februari hingga awal Maret. Namun demikian, ia tak mengungkapkan proyeksi angka penularan pada kasus puncak tersebut.

"Kalau kita lihat pengalaman negara-negara yang sudah terkena Omicron kemudian sudah menyentuh peak dan turun, seperti Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, kisaran sejak kenaikan sampai puncak itu 35-65 jari. Jadi kalau Indonesia pertama kali kena pertengahan Desember, akhir Februari sampai awal Maret puncaknya," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com