Kilas Balik 2021, 4 Momen Penting Penanganan Covid-19 di Indonesia

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia cenderung terkendali menjelang berakhirnya tahun 2021.

Namun, kondisi itu dapat dicapai berkat perjuangan bersama dan kebijakan adaptif pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Kita berharap pengalaman selama setahun belakangan menjadi pembelajaran ke depan agar lebih antisipatif mencegah kemunculan kasus," katanya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/12/2021).

Wiku berharap, sepanjang 2021, berbagai peristiwa yang dinamis serta kebijakan yang adaptif dapat menjadi refleksi dan penyemangat untuk tetap menjaga semangat dan konsistensi melawan Covid-19 pada 2022.

Sejumlah momen penting penanganan Covid-19

Pertama, pengendalian aktivitas masyarakat. Pemerintah melakukan ragam modifikasi pengendalian. Salah satunya pengendalian per daerah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Satgas Covid-19: Konsep Micro Lockdown Bagian dari PPKM Mikro yang Sedang Berjalan

PPKM ini diterapkan di Jawa-Bali pada Januari hingga Februari di beberapa kabupaten atau kota dengan kenaikan kasus.

Hal tersebut dilanjutkan dengan penyesuaian pengendalian aktivitas dengan perspektif mikro sebagai penanganan di hulu dengan penerapan PPKM mikro dan pembentukan posko desa atau kelurahan.

Ketika transmisi komunitas menyebabkan ledakan kasus atau gelombang kedua Juli lalu, hal itu mendesak pemerintah melakukan pengetatan melalui PPKM darurat dan pengetatan PPKM mikro (micro lockdown).

Setelah kasus konsisten turun, maka dibutuhkan pemulihan ekonomi masyarakat secara cepat, yang berada di rentang 3,7 hingga 4,5 pada 2021.

Pemerintah juga menetapkan instrumen pengendalian aktivitas masyarakat yang berkelanjutan dengan pendekatan level kabupaten atau kota untuk menimbang seberapa besar pengetat-longgaran pengendalian di kabupaten atau kota.

Baca juga: Mendagri: Mikro Lockdown itu Intinya Penerapan PPKM Mikro

Khusus hari raya besar atau waktu libur yang sangat potensial menyumbang kenaikan kasus, pemerintah menyusun skenario pengendalian sesuai kondisi kasus saat itu.

"Pada setiap peraturan yang dibuat, perencanaanya dilakukan jauh-jauh hari dan melibatkan lintas kementerian atau lembaga untuk kesiapan implementasi kebijakan yang sigap," jelas Wiku mengutip covid19.go.id, Rabu (29/12/2021).

Kedua, kebijakan mobilitas. Pemerintah mengatur mobilitas masyarakat, baik mobilitas dalam negeri maupun luar negeri untuk mencegah lonjakan kasus.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah perluasan penularan dari satu wilayah ke wilayah lain, baik di dalam satu negara maupun lintas negara.

Pemerintah membuat kebijakan mobilitas sangat dinamis. Prinsipnya diubah sebagai bentuk upaya cepat tanggap dengan mengamati kondisi kasus nasional dan global, kesiapan sarana dan prasarana asal dan tujuan perjalanan, riwayat vaksinasi pelaku perjalanan, serta arus perjalanan saat itu.

Baca juga: 46 Kasus Omicron di Indonesia, Apa Gejalanya? Ini Penjelasan Satgas