Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Terbuka Kemungkinan Perubahan Strategi Penanganan Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

Kompas.com - 06/01/2022, 16:14 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap, dalam dua minggu ke depan situasi pandemi Covid-19 masih tetap bisa terkendali.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Saya berharap mungkin kalau dua minggu ke depan keadaan masih tetap terkendali seperti ini, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan lagi,” kata Luhut di konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Luhut: Kita Enggak Bodoh-bodoh Amat Kok

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk terus berjaga-jaga dan waspada terhadap penularan Covid-19.

Kemudian, ia menyampaikan, pemerintah membuat kebijakan strategi penanganan Covid-19 mengikuti laju perkembangan situasi virus yang ada di Tanah Air.

“Jadi kalau ada yang mengkritik, sekali lagi, kita mengubah, peraturan kita mengikuti dari irama permainan virus ini,” ujar dia.

Menurut dia, banyak hal masih belum diketahui terkait virus Covid-19, khususnya Corona varian baru Omicron.

Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa dan Bali ini mengatakan jangan sampai penyebaran varian Omicron membuat banyak masyarakat menjadi sakit seperti yang terjadi di negara lain.

Baca juga: Soal Karantina, Luhut: Kita Tidak Bisa Memberikan Diskresi Kebanyakan Lagi

Kendati demikian, Luhut mensyukuri bahwa hingga saat ini Indonesia masih dalam situasi terkendali.

Menurut dia, situasi Covid-19 yang masih berkendali saat ini akibat dari permainan atau taktik pemerintah membuat strategi dalam menghadapi corona varian baru Omicron dan Delta.

“Nah itu buahnya dari satu permainan strategi taktik kita menghadapi varian Omicron, Delta ini,” ujar dia.

Luhut kemudian mengajak semua pihak untuk kompak dalam menerapkan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Luhut: Omicron Sudah Menyebar ke Mana-mana, Tidak Mungkin Tak Ada di Tengah Publik

Ia menegaskan, pemerintah sudah memiliki beragam refensi sebelum merumuskan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

“Jadi saya mohon sekali lagi kita semua kompak, tidak perlu saling menyalahkan, kami terus terang lebih mestinya kaya daripada pengamat-pengamat itu karena kami datanya lebih lengkap,” kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com