Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Impor Elpiji Kita Rp 80 Triliun, Apa Mau Terus-terusan?

Kompas.com - 24/01/2022, 11:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, impor elpiji yang dilakukan Indonesia dari negara lain sangat besar.

Besar nilai impor elpiji Indonesia mencapai Rp 80 triliun dan masih ditambah dengan subsidi sebesar Rp 60-70 triliun.

"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80an triliun dari kebutuhan 100-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali, subsidinya antara Rp 60-70 triliun," ujar Jokowi saat meresmikan groundbreaking hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/1/2022).

Baca juga: Selain Omicron, Ekonomi RI 2022 Juga Dipengaruhi oleh Kenaikan Tarif Listrik, Elpiji, BBM hingga Cukai Rokok

"Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus terusan impor terus, yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain," tegas Jokowi.

Padahal, lanjut dia, Indonesia memiliki bahan mentah dari elpiji, yakni batu bara.

Batu bara tersebut bisa diproses menjadi DME yang sama-sama dapat menghasilkan api.

"Hampir mirip dengan elpiji tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari elpiji untuk memasak. Sama saja," ungkapnya.

Sehingga apabila hilirisasi batu bara dilakukan akan mengurangi subsidi APBN untuk elpiji.

Kemudian secara jangka panjang apabila semua impor elpiji dihentikan dan masyarakat beralih ke DME akan mengurangi nilai impor.

Baca juga: Harga Gas Elpiji 12 Kg di Ternate Naik Jadi Rp 290.000

"Ini yang terus kita kejar, selain Kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena kita enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," tutur Jokowi.

"Ini perintah udah enam tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman paling enak. Sudah rutinitas terus impor impor impor," tegas kepala negara.

Ketika terus-menerus impor, menurutnya negara dan masyarakat yang rugi.

Negara rugi pada pembiayaan, sedangkan masyarkat rugi karena tidak terbuka lapangan kerja.

"Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi akan membuka lapangan pekerjaan 11.000-12.000 di sini (Muara Enim)," kata Jokowi.

"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70.000 lapangan pekerjaan yang akan tercipta, itu yang langsung loh. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," jelasnya.

Baca juga: Naikkan Harga Elpiji Nonsubsidi, Ini Alasan Pertamina


Sehingga dirinya ingin memastikan proyek pembangunan hilirisasi batu bara menjadi DME ini cepat selesai dan tidak lebih dari batas waktu 30 bulan.

Jokowi meminta tidak ada rencana yang mundur-mundur lagi.

"Kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Larena ini hanya bisa mensuplai Sumatera Selatan dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Kita memiliki deposit batubara yang yang jauh dari cukup, kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali," jelas Jokowi.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter saya nyatakan dimulai," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com