Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

Kompas.com - 24/01/2022, 09:14 WIB
Mutia Fauzia,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mencatat dua kasus kematian pertama akibat Covid-19 yang disebab virus SARS-CoV-2 varian Omicron pada 22 Januari ini. Dua kasus kematian tersebut menjadi alarm tanda bahaya di tengah lonjakan jumlah kasus baru Covid-19 yang juga terjadi dalam sepekan terakhir.

Meski dua pasien Covid-19 akibat varian Omicron pertama yang mengalami fatalitas tersebut sudah berusia lanjut dan memiliki komorbid atau penyakit bawaan, bukan berarti kelompok masyarakat lain menjadi tidak rentan.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, salah satu kelompok yang juga paling rentan mengalami fatalitas akibat varian Omicro adalah anak-anak.

Baca juga: Omicron Melonjak, Negara Kaya Rekrut Perawat dari Negara Miskin

Dicky menegaskan, sejatinya varian Omicron sama bahanya dengan varian lain yang lebih dahulu ada, seperti Delta dan Alpha, atau bahkan virus asli yang pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir 2019.

"Dia memang akan lebih banyak berisiko pada orang yang punya komorbid atau lansia, atau belum divaksinasi lebih mungkin mengalami fatalitas atau meninggal. Dan antara lain sekarang ini kita baru melihatnya pada lansia, nanti kalau kita tidak cepat melakukan mitigasi, kematian pada anak akan terjadi," kata Dicky ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (23/1/2022).

Cakupan vaksinasi masih rendah

Kerentanan kelompok yang punya komorbid, lansia, dan anak-anak terjadi lantaran cakupan vaksinasi untuk kelompok-kelompok tersebut masih rendah.

Berdasarkan data terakhir Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total cakupan vaksinasi dosis pertama untuk lansia mencapai 71,37 persen. Sementara lansia yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua baru sebesar 46,48 persen dari target sebanyak 21.553.118.

Untuk masyarakat rentan dan umum, total capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 72,27 persen dan vaksinasi dosis kedua sebesar 49,71 persen dari target 141.211.181 penduduk yang divaksinasi.

Di sisi lain, pemerintah baru saja memulai program vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

"Anak-anak dari usia 6 tahun ke atas baru dimulai dan masih banyak yang belum divaksin penuh termasuk untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun," kata Dicky.

Percepat vaksinasi

Dicky mengatakan, pemerintah seharusnya mampu mengejar cakupan vaksinasi dosis kedua hingga 75 persen sebelum bulan Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada Mei 2022 untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Jadi (vaksinasi) ini harus digenjot, bahkan melihatnya bukan hanya dari potensi puncak gelombang tiga Omicron, tapi juga antisipasi nanti menjelang puasa. Sebelum bulan puasa kejar cakupan dua dosis mencapai 75 persen minimal," ujar Dicky.

Baca juga: 2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Ia menambahkan, target percepatan vaksinasi perlu dikejar, terutama untuk vaksinasi dosis kedua yang cakupannya masih di kisaran 40 persen.

"Dan saat ini, itu ada kurang lebih 40 persen atau 30 persen yang rawan (tertular Covid-19) karena belum divaksin, dan ini bicara vaksin dua dosis lengkap. Kemudian bicara soal lansia, itu kita masih 50 persen lho lansia belum vaksin lengkap, apalagi bicara booster. Artinya harus dikejar, karena kalau tidak mereka akan jadi korban," kata Dicky.

Tingkatkan WFH dan tunda PTM

Ia menyarankan pemerintah kembali meningkatkan ketentuan kerja dari rumah atau work from home (WFH) seiring lonjakan kasus Covid-19, terutama terkait penularan varian Omicron.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen untuk mencegah penularan pada anak-anak.

"PTM ini tidak bisa tidak, selama masa krisis, PTM ini ditunda dulu. Online dulu karena berbahaya. Termasuk yang WFH, harus ditingkatkan, mau itu 50 persen, 25 persen, tapi harus dilakukan karena itu yang akan membantu," kata Dicky.

Ia menyarankan, setidaknya PTM bisa ditunda pada akhir Januari ini hingga awal Maret mendatang.

"Itu di masa yang sangat rawan, karena itu periode prediksi masa krisis di Indonesia, Februari-Maret. Mengapa? Karena untuk siswa kita ini, meskipun sudah ada vaksinasi pada siswa, tapi kan ada yang belum divaksinasi, dan saat ini risiko ini cukup berat untuk anak-anak dan terbukti di negara-negara lain data menunjukkan kasus infeksi anak-anak meningkat," ujar Dikcy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com