Kompas.com - 24/01/2022, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Prediksi nama-nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" mulai bermunculan.

Hal ini setelah Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria kepala otorita yang ia incar.

Sebelumnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Baca juga: Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Dugaan publik pun kini mengerucut pada sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Terkait hal ini, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Ridwan Kamil maupun 3 kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny Pomanto, maupun Nova Iriansyah dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Kalau Ridwan Kamil atau kepala daerah lain yang masih aktif sepertinya sangat mustahil karena tak mungkin mereka berhenti di tengah jalan sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat. Itu sama halnya mengkhianati amat rakyat," lanjutnya.

Baca juga: Disebut Masuk Radar Kepala Otorita IKN, Risma: Kepala Daerah yang Arsitek Bukan Cuma Saya

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, Ridwan Kamil memiliki peluang jadi figur yang dipilih Jokowi, namun potensinya kecil.

Sebab, Emil, begitu sapaannya, sudah sangat terbuka atas keinginannya mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Baca juga: Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Oleh karenanya, menurut Ujang, Emil akan lebih fokus pada pendekatan partai sebagai kendaraan politiknya di 2024.

"Jika ditunjuk jadi kepala otorita IKN oleh Jokowi dan dia mau, maka itu bisa mempersempit ruang geraknya dalam pencapresan," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Karena Jokowi bisa saja meminta figur yang dipilih jadi kepala IKN itu mesti fokus bangun IKN dengan baik, bukan untuk ikut pencapresan," lanjutnya.

Namun demikian, menurut Ujang, bukan tidak mungkin Emil menerima pinangan Jokowi seandainya memang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebab, selain jabatan tersebut setingkat dengan menteri, hingga kini Emil belum punya partai yang jelas bersedia mengusungnya di Pilpres mendatang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.