Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas AHY Masih Rendah, Demokrat Sebut Belum Pikirkan Pencapresan

Kompas.com - 13/01/2022, 11:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengeklaim, partainya belum memikirkan pencalonan presiden untuk pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Herzaky merespons elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang masih rendah dibandingkan sejumlah tokoh lain.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai capres-cawapres di internal kami karena Mas AHY sendiri menegaskan bahwa saat ini kita fokus bantu rakyat karena Covid dan ekonomi," kata Herzaky dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Herzaky melanjutkan, isu pencapresan juga erat kaitannya dengan masalah momentum.

Baca juga: Kisruh Bakar Atribut di DPD Demokrat NTT, Leonardus Lelo: Jangan Bawa-bawa AHY!

Ia mencontohkan, pada 2011 nama Joko Widodo tidak diperhitungkan untuk menjadi presiden karena saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo.

Oleh karena itu, menurut Herzaky, dalam jangka waktu dua tahun menuju 2024 akan ada banyak kejutan yang bisa mempengaruhi peta politik ke depan.

"Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitas tinggi tapi ketika tidak lagi, katakanlah, memegang jabatan publik, bisa drop," ujar Herzaky.

Selain soal momentum, Herzaky juga mengakui bahwa tiket untuk maju sebagai calon presiden terbatas karena adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Ia pun menilai ketentuan tersebut tidak relevan karena perolehan suara yang dihitung untuk ambang batas pencalonan adalah perolehan suara partai politik pada 2019 lalu.

"Ada perubahan konstelasi dibandingkan 2019 dengan kondisi saat ini, dan ini bisa terus terjadi perubahan di 2024 karena lagi-lagi politik sangat dinamis. Nah itulah kami mendukung teman-teman yang terus berjuang agar ambang batas presiden itu diturunkan," kata dia.

Kendati demikian, Herzaky menilai AHY merupakan salah satu sosok yang dapat menjadi pilihan pada 2024 mendatang.

Pasalnya, menurut Herzaky, banyak survei yang menunjukkan bahwa publik menginginkan presiden pengganti Jokowi adalah sosok yang bersih, religius, dan cerdas.

Baca juga: Konflik Partai Demokrat, Sejumlah Kader Protes AHY hingga Bakar Atribut di NTT

"Nah Mas AHY masuk, tapi kita fokuskan dulu konsolidasi kami di internal dan kami juga akan bantu mengatasi pandemi Covid, 2024 kita tunggu nanti," ujar Herzaky.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 8-16 Desember 2021, AHY tercatat memiliki elektabilitas sebesar 3,7 persen dalam simulasi semi terbuka dengan 43 nama calon presiden.

Elektabilitas AHY itu berada di peringkat empat tetapi masih tertinggal dari tokoh lainnya seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (19,7 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (19,2 persen), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (13,4 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com