Kompas.com - 06/01/2022, 21:16 WIB
Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai wajar Presiden Joko Widodo menyiapkan kursi wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, menurut Saan, Kemendagri memiliki beban berat khususnya menjelang Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah pada 2024 mendatang.

"Dengan beban pekerjaan yang sangat besar dan juga menyiapkan persiapan-persiapan menjelang Pemilu, maka menurut saya memang penting dan masuk akal kalau misalnya presiden membuat membentuk wamendagri," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Stafsus Mensesneg: Soal Jabatan Wamendagri Jangan Dikaitkan dengan Politik

Saan menuturkan, salah satu beban berat yang akan diemban oleh Kemendagri adalah menyiapkan penjabat kepala daerah untuk mengisi pos kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023.

"Nanti di 2023 juga banyak sekali gubernur yang (masa jabatannya) akan berakhir juga kan, dan itu kan harus ada penjabat, dan penjabat itu yang mengelola mengatur dari Kemendagri," ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Selain itu, Saan menilai kementerian-kementerian juga perlu mengakselerasi program-program mereka yang terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Saan pun menduga, pengisian posisi wakil menteri yang masih kosong, termasuk kursi wamendagri, akan dilakukan saat Jokowi merombak atau me-reshuffle kabinet.

Namun, ia meyakini, pengisian posisi wakil menteri akan didasari oleh kebutuhan untuk mempercepat program kementerian, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan politik.

"Itu bukan semata-mata terkait dengan akomodasi politik tapi ini lebih dalam kerangka untuk mempercepat program-program kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan visi dan misinya," ujar Saan.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Jabatan Wakil Mendagri

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 Desember 2021.

Dilansir dari salinan lembaran perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Rabu (4/1/2022), aturan ini menegaskan adanya jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Penegasan ini tercantum pada pasal 2 ayat (1), yakni "Dalam memimpin Kemendagri, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.