Komnas HAM Akan Minta Keterangan BRIN soal Ratusan Ilmuwan BPPT Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM membuka kemungkinan memanggil Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait ratusan ilmuwan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang kehilangan pekerjaan imbas peleburan lembaga itu ke BRIN.

Sebelumnya, sejumlah eks ilmuwan yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah non-PNS (PPNPN) BPPT mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Rabu (5/1/2021), mengadukan nasib mereka.

Baca juga: Mengadu ke Komnas HAM karena Ditendang BRIN, Ini Harapan Ratusan Eks Ilmuwan BPPT

Mayoritas dari mereka merupakan ilmuwan-ilmuwan yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan belasan tahun di BPPT sebelum melebur dengan BRIN.

"Komnas HAM tentu saja merespons aduan ini dan akan menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, termasuk BRIN, terkait dengan skema kepegawaian mereka, lalu juga bagaimana solusi atas ratusan staf," kata komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Rabu.

Beka juga tak menutup kemungkinan memanggil kementerian atau lembaga terkait peleburan lembaga-lembaga penelitian ke BRIN.

"Karena ini kan, bagaimanapun juga, integrasi BRIN ini kan juga ada rentetannya dengan Undang-undang Cipta Kerja," ujar dia.

Sejauh ini, Paguyuban PPNPN baru mendaftarkan ratusan tenaga yang dipaksa hengkang oleh BRIN dari sedikitnya 3 balai di BPPT.

Baca juga: Ditendang BRIN Usai Belasan Tahun Mengabdi, Sejumlah Ilmuwan BPPT Mengadu ke Komnas HAM

Empat balai itu yakni Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS), Teknik Survei Kelautan (Teksurla), dan Bioteknologi.

Diperkirakan, ada ratusan PPNPN lain dari total lebih dari 20 balai di BPPT yang jumlahnya masih sedang dilengkapi oleh Paguyuban saat ini.

Paguyuban PPNPN BPPT mengaku tidak mendesak agar mereka diberi pesangon atau uang pensiun, melainkan supaya dipekerjakan kembali ke tempat di mana mereka telah mengabdi belasan tahun.

Sebelum BPPT, Lembaga Eijkman juga bernasib serupa karena puluhan peneliti yang berstatus non-PNS terpaksa angkat kaki imbas peleburan dengan BRIN.

Selain BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) juga dilebur menjadi sebatas organisasi riset di BRIN.

Baca juga: Ratusan Ilmuwan Kehilangan Pekerjaan karena BRIN, Komnas HAM Desak Negara Hargai Kerja Mereka

Batan menjadi Organisasi Tiset Tenaga Nuklir, Lapan menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, BPPT menjadi Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Sementara itu, LIPI menjadi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati dan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian.