Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Peleburan Eijkman ke BRIN Jangan sampai Hambat Penelitian Vaksin Merah Putih

Kompas.com - 04/01/2022, 10:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar peleburan Lembaga Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jangan sampai menghambat proses penelitian vaksin Merah Putih.

Sebab, selama ini pengembangan vaksin Merah Putih dimotori oleh Lembaga Biologi Molekulel (LBM) Eijkman.

"Semua pihak harus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar peleburan ini tidak justru menghambat keberlanjutan penelitian vaksin Covid-19 Merah Putih. Kemandirian vaksin dalam negeri sangat penting bagi Indonesia jika sewaktu-waktu kembali diserang oleh wabah virus," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Banyak Peneliti Eijkman yang Diberhentikan, Apa Kabar Kelanjutan Vaksin Merah Putih?

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti diberhentikannya ratusan saintis dan staf LBM Eijkman pasca-peleburan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para ilmuwan.

"Karena selama ini mereka telah berperan membantu proses penelitian vaksin dalam negeri. Pemerintah harus memberikan opsi agar mereka tetap dapat bekerja meneliti demi kemajuan riset dan inovasi," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengaku khawatir apabila birokratisasi lembaga riset justru mengancam kemajuan riset dan inovasi di Tanah Air.

Ia pun menyampaikan, seperti yang diutarakan para ilmuwan bahwa riset dan inovasi harus berangkat dari independensi yang tinggi.

"Jika tidak ada keleluasaan dalam riset dan inovasi, apalagi cenderung birokratis, maka ilmu pengetahuan kita sulit berkembang. Visi pemerintah terkait riset dan inovasi harus jelas, jangan justru lebih banyak kepentingan di dalamnya," ujar Netty.

Baca juga: BRIN Diminta Rangkul Kembali Peneliti Eijkman, Cak Imin: Untuk Peradaban Maju

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk mengembangkan industri obat dan alat kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016.

Ia berpandangan, serangan pandemi Covid-19 seharusnya dijadikan titik balik hadirnya political will dari pemerintah terhadap riset dan pengembangan industri kesehatan.

"Kita harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam memproduksi obat, alat pelindung diri, vaksin, alat testing, alat kesehatan dan sebagainya. Mau sampai kapan kita menggunakan produk impor terus?" kata dia.

Sementara itu, sebelumnya Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memastikan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih yang sebelumnya dijalankan oleh LBM Eijkman.

Baca juga: Rektor Unair: Vaksin Merah Putih Bisa Digunakan untuk Booster maupun Vaksin Utama

Dia menepis kabar kekhawatiran vaksin Merah Putih akan terbengkalai setelah Lembaga Eijkman melebur dalam tubuh BRIN.

"Untuk vaksin terus berlanjut, justru tim semakin kuat karena ada tambahan periset sekepakaran dari eks LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan nanti ada Balitbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) Kementerian Kesehatan juga," kata Laksana saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/1/2022).

LBM Eijkman resmi bergabung dalam BRIN pada September 2021. Hal itu juga menjadikan nama LBM Eijkman berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com