Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KALEIDOSKOP 2021] Misi Rahasia TNI AU Evakuasi WNI dari Afganistan

Kompas.com - 29/12/2021, 06:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi rahasia pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan yang dikepung konflik berkepanjangan antara pemerintah negara tersebut dengan Taliban menjadi peristiwa penting pada tahun 2021.

Misi evakuasi ini terbilang tidaklah mudah, penuh strategi dan tentu saja kehati-hatian yang sangat presisi.

Evakuasi dilakukan pesawat Boeing 700-400 milik TNI Angkatan Udara yang mengangkut 26 WNI dari Afghanistan dan tiba di Tanah Air melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/8/2021), sekitar pukul 03.00 WIB.

Baca juga: Kisah Penerbang yang Evakuasi WNI dari Afghanistan: Perasaan Saya Campur Aduk

Selain membawa 26 WNI, pesawat itu juga mengangkut tujuh warga negara asing (WNA). Lima di antaranya warga negara Filipina dan dua lainnya warga Afghanistan.

Dua warga Afghanistan itu, salah satunya merupakan seorang suami dari salah satu WNI dan satu lagi adalah staf lokal perempuan yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kabul.

Dalam persiapannya, TNI AU dan pihak pemerintah menetapkan proses evakuasi masuk dalam misi rahasia dan penuh kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena tingginya dinamika yang terjadi di Afghanistan.

Baca juga: Menlu Retno Akui Proses Evakuasi WNI dari Afghanistan Salah Satu yang Paling Berat

"Semua kehati-hatian ini harus kami lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evacuee lainnya serta demi kelancaran pelaksanaan misi evakuasi keseluruhan," ujar Menlu Retno Marsudi usai menyambut kedatangan pesawat di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/8/2021).

Dalam pelaksanaan misi evakuasi rahasia itu, semula pemulangan akan dilakukan dengan menggunakan pesawat sipil. 

Namun, perubahan situasi yang terjadi di Kabul membuat penggunaan armada pesawat sipil diubah dan menggantinya dengan menggunakan Boeing 737-400 yang bermarkas di Skadron Udara 17 dengan callsign "Kencana Zero Four".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com