Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun

Kompas.com - 22/12/2021, 17:15 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut RI mengklaim sepanjang 2021 ini telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara senilai lebih dari Rp 4 triliun.

Penyelamatan itu berasal dari berbagai penindakan yang dilakukan Bakamla, seperti penangkapan tanker ilegal, penangkapan narkoba, kapal sitaan, dan penangkapan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).

"Meski anggaran kami di bawah ini, tapi kami berhasil menyelematkan uang negara mencapai lebih dari Rp 4 triliun dari berbagai penindakan," kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dalam konferensi pers di Gedung Bakamla RI, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Capaian lain yang berhasil dilakukan Bakamla pada tahun ini, yaitu meningkatkan daya tangkal terhadap perilaku anomali di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Baca juga: KPK Dalami Pengeluaran Dana dari Korporasi untuk Proyek di Bakamla

Aan mengatakan, Bakamla secara tegas mencegat kapal-kapal, seperti kapal survei Tiongkok di ALKI I dan kapal tanker Yunani di ALKI II.

"Serta penangkapan kapal tanker transhipment illegal di perairan Indonesia," ujarnya.

Kemudian, lanjut Aan, Bakamla dapat menunjukkan intensi kuat terhadap penguasaan Laut Natuna Utara melalui shadowing kapal pemerintah Tiongkok dan mengamankan kegiatan operasi pengeboran SKK Migas.

Hal lain, ia mengklaim, Bakamla dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap Bakamla dengan meningkatnya interaksi kerja sama dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan, Bakamla mendapatkan dukungan dari negara-negara lain untuk membentuk ASEAN Coast Guard Forum.

Baca juga: Berhenti di Tengah Lintas Jalur, Bakamla Usir Kapal Tanker Yunani di Laut Banda

"Dengan situasi di Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, kami membentuk ASEAN Coast Guard Forum. Di sini kami selalu sharing informasi tentang keamanan laut di wilayah kita masing-masing," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com