Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanti-wanti Kapolri ke Anak Buah usai Muncul Fenomena "No Viral No Justice"

Kompas.com - 18/12/2021, 09:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal ramainya kritik publik yang ditujukan ke Polri melalui media sosial baru-baru ini.

Ia menyinggung munculnya fenomena "no viral, no justice" lewat tagar #ViralForJustice dan #PercumaLaporPolisi.

Ada pula #SatuHariSatuOknum yang muncul menyusul peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat terhadap peserta unjuk rasa.

Menurut Listyo, rentetan kritik publik ini perlu menjadi bahan evaluasi.

Baca juga: Jenderal Listyo: Ini Levelnya Polsek atau Polres, Kenapa Laporannya ke Kapolri...

Munculnya tagar #ViralForJustice misalnya, menandakan adanya pandangan masyarakat bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral lebih dulu untuk dapat ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Masyarakat berpandangan, jika tindak pidana tak diviralkan maka hukum tidak akan berjalan.

"Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa," kata Listyo di acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021 yang disiarkan secara virtual, Jumat (17/12/2021).

"Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat," tuturnya.

Merespons fenomena ini, Listyo meminta jajarannya melakukan pembenahan. Ia mengatakan, penilaian ini harus diterima sebagai bagian dari kritik dan evaluasi bagi jajaran kepolisian.

Evaluasi dapat dilakukan secara manajerial atau terhadap perilaku individu masing-masing aparat.

Baca juga: Sorot Fenomena No Viral No Justice, Kapolri Minta Laporan Ditindaklanjuti Sesuai Harapan Masyarakat

Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021.DOK. PRESIDENT UNIVERSITY Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menjadi pembicara utama dalam seremoni penyambutan mahasiwa baru President University (PresUniv) angkatan 2021 yang digelar secara daring pada 23 Agustus 2021.
“Tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian lakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat,” kata Listyo

“Ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian lakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat,” tuturnya.

Kerap dapat laporan

Selain menyinggung maraknya kritik publik di medsos, Listyo juga mengungkap bahwa dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat lewat media sosial.

Namun demikian, laporan yang Listyo terima terkait dengan pengaduan di level Polsek, Polres, hingga Polda.

“Saya sendiri hampir setiap hari kurang lebih lebih 4 atau 5 laporan langsung masuk ke akun-akun Kapolri dan akun-akun ini biasanya terus kita teruskan ke Polda ataupun Polres,” kata Listyo.

Merespons aduan itu, Listyo mengaku langsung meneruskan aduan-aduan di media sosial itu ke Polsek, Polres, dan Polda masing-masing daerah.

Baca juga: Soal #PercumaLaporPolisi hingga #SatuHariSatuOknum, Kapolri Minta Jajarannya Evaluasi

Kendati demikian, ia mempertanyakan kenapa hal ini masih terjadi. Sebab, seharusnya laporan-laporan itu cukup ditangani di Polsek atau Polda setempat.

“Hal seperti ini kenapa, ini levelnya level Polsek atau Polres tapi kenapa laporannya langsung ke Kapolri,” kata dia.

Listyo berpandangan, ada kemungkinan kejadian ini terjadi akibat adanya sumbatan komunikasi.

Ia menilai, kejadian ini bisa terjadi karena tidak ada sistem yang mau menerima laporan itu, atau karena laporan yang sudah masuk tidak direspon lebih lanjut.

Baca juga: Oknum Polisi dan Pentingnya Reformasi Kultural Polri

Listyo pun meminta sistem pengaduan dan pelaporan masyarakat di setiap kantor polisi harus bisa terlayani dengan baik.

“Ada sumbatan komunikasi yang salah sehingga kemudian mereka langsungg lari ke akun Kapolri. Ini tolong dicek lagi diberikan bimbingan sehingga bisa di respon cepat, mereka tidak puas dengan sistem,” ucap dia.

Tindak pimpinan

Bukan sekali ini saja Listyo mewanti-wanti jajarannya untuk berbenah diri dan bekerja dengan lebih baik.

Pada akhir Oktober lalu, Listyo menyatakan tak akan segan menindak tegas pimpinan yang tidak mampu mengelola dengan baik anak buah mereka.

"Terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi, maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong," kata Listyo dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

"Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang," imbuhnya.

Menurut dia, jika pimpinan bermasalah, maka anggota lainnya bakal ikut bermasalah pula.

Karena itu, dia mengingatkan agar seorang pemimpin harus mencontohkan hal-hal baik dan mampu bersikap tegas.

"Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga," ucap Listyo.

"Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri," tambah dia.

Baca juga: Soal Komitmen Potong Kepala, Kapolri Copot 9 Perwira untuk Dievaluasi

Listyo memastikan, ia dan pejabat utama Mabes Polri berkomitmen memberikan penghargaan kepada anggota yang menjalankan tugas dengan baik.

Namun, ia juga akan memberikan sanksi tegas kepada anggota polisi yang melanggar aturan.

Listyo pun meminta kepada seluruh personel Polri agar siap menghadapi segala bentuk tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepolisian, kata dia, harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com