Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Minta Pemda Tingkatkan Tracing Kontak Erat

Kompas.com - 16/12/2021, 16:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan testing dan tracing kontak erat kasus positif Covid-19.

Hal ini sebagai upaya mencegah penularan varian Omicron di tengah masyarakat.

"Pemerintah daerah saya minta testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi," ujar Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/12/2021).

Selain itu, dia pun meminta semua pihak untuk berusaha mencegah penularan lokal varian Omicron.

Baca juga: Gejala Omicron yang Sudah Diketahui dari Berbagai Negara, Apa Saja?

Presiden meminta upaya dan kerja keras dari pemerintah maupun masyarakat karena masuknya varian baru tersebut tidak bisa terelakkan.

"Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di Tanah Air. Jangan sampai terjadi penularan lokal," lanjutnya.

Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak berupaya menjaga situasi pandemi di Indonesia tetap baik.

Antara lain dengan mempertahankan agar kasus aktif tetap rendah dan tingkat penularan Covid-19 benar-benar diawasi.

"Agar bertahan di bawah satu (persen) dan jangan sampai itu melonjak lagi," tegas Jokowi.

Kepala negara juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik menghadapi perkembangan terbaru ini.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Antisipasi Penyebaran Varian Omicron

Dia menjelaskan, sejauh ini varian Omicron belum meunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien.

Utamanya terhadap pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

"Oleh sebab itu saya minta kepada warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin," tutur Jokowi.

Selain itu, dia juga mengingatkan meski situasi pandemi di dalam negeri sudah mendekati normal, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Jokowi menekankan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan harus tetap dilakukan.

"Terakhir saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian keluar negeri paling tidak sampai situasi mereda," tambahnya.

Baca juga: Diterpa Sentimen Omicron, IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan satu kasus perdana penularan varian Omicron di Indonesia.

Kasus tersebut terdeteksi pada pasien dengan inisial N yang bekerja sebagai petugas pembersih di RS Wisma Atlet.

Temuan ini dipastikan pada 15 Desember 2021 setelah mendapat konfirmasi dari Balitbangkes Kemenkes maupun GISAID.

Budi menyebutkan, saat terkonfirmasi positif pasien N dalam kondisi sehat dan tidak menderita gejala batuk maupun demam.

Baca juga: Penelitian Terbaru: Varian Omicron Berkembang 70 Kali Lebih Cepat daripada Delta

Pasien itu lantas dikarantina di RS Wisma Atlet. Setelah dilakukan tes PCR yang kedua, pasien N dinyatakan negatif dari Covid-19.

Selain itu, Kemenkes juga sudah mendeteksi lima kasus berstatus probable penularan varian Omicron.

Rinciannya yakni WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Keduanya saat ini diisolasi di RS Wisma Atlet. Ketiga kasus lainnya adalah WNA asal Tiongkok di Manado.

Kelima orang ini masih berstatus probable dan saat ini sedang dilakukan tes genome sequencing terhadap mereka.

Budi mengharapkan pada tiga hari ke depan hasilnya sudah bisa dikonfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com