Satgas Sebut Pejabat Setingkat Eselon I ke Atas Diizinkan Karantina Mandiri, Termasuk Anggota DPR

Kompas.com - 15/12/2021, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pejabat setingkat eselon I ke atas diizinkan menjalani karantina secara mandiri usai kembali dari perjalanan dinas luar negeri, termasuk anggota DPR.

Adapun ketentuan terkait karantina mandiri ini tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 bagi WNI dan WNA dari Luar Negeri.

"Iya (anggota DPR setara pejabat setingkat eselon I ke atas diperbolehkan karantina mandiri). Pimpinan DPR-RI dan anggota DPR-RI adalah pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Secara terpisah, Wiku mengatakan, pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari tugas dinas keluar negeri, bisa mendapatkan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau karantina mandiri di kediaman masing-masing.

Baca juga: Sekjen DPR Sebut Mulan Jameela ke Turki untuk Kunjungan Kerja Komisi VII

Dengan catatan, dispensasi karantina mandiri ini hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia

"Diajukan kepada Satgas COVID-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait. Rombongan penyerta keperluan dinas wajib melakukan karantina terpusat," kata Wiku dalam keterangan pers.

Wiku juga mengatakan, pejabat tidak bisa mengajukan dispensasi pengurangan karantina atau karantina mandiri bila hanya berlibur ke luar negeri.

"Dan harus melakukan karantina terpusat di hotel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku menekankan, pengawasan tetap dilakukan saat WNI menjalani karantina mandiri, salah satunya yaitu pelaporan hasil RT-PCR pada hari ke-9 karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina.

Oleh sebab itu, kata dia, setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas.

Baca juga: Formappi: Mulan Jameela Seharusnya Diberi Sanksi Berat

"Misalnya, dengan mengembalikan ke tempat karantina terpusat. Bila masih tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.