Salin Artikel

Satgas Sebut Pejabat Setingkat Eselon I ke Atas Diizinkan Karantina Mandiri, Termasuk Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pejabat setingkat eselon I ke atas diizinkan menjalani karantina secara mandiri usai kembali dari perjalanan dinas luar negeri, termasuk anggota DPR.

Adapun ketentuan terkait karantina mandiri ini tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 bagi WNI dan WNA dari Luar Negeri.

"Iya (anggota DPR setara pejabat setingkat eselon I ke atas diperbolehkan karantina mandiri). Pimpinan DPR-RI dan anggota DPR-RI adalah pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945," kata Wiku saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/12/2021).

Secara terpisah, Wiku mengatakan, pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari tugas dinas keluar negeri, bisa mendapatkan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau karantina mandiri di kediaman masing-masing.

Dengan catatan, dispensasi karantina mandiri ini hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia

"Diajukan kepada Satgas COVID-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait. Rombongan penyerta keperluan dinas wajib melakukan karantina terpusat," kata Wiku dalam keterangan pers.

Wiku juga mengatakan, pejabat tidak bisa mengajukan dispensasi pengurangan karantina atau karantina mandiri bila hanya berlibur ke luar negeri.

"Dan harus melakukan karantina terpusat di hotel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku menekankan, pengawasan tetap dilakukan saat WNI menjalani karantina mandiri, salah satunya yaitu pelaporan hasil RT-PCR pada hari ke-9 karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina.

Oleh sebab itu, kata dia, setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas.

"Misalnya, dengan mengembalikan ke tempat karantina terpusat. Bila masih tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/18245511/satgas-sebut-pejabat-setingkat-eselon-i-ke-atas-diizinkan-karantina-mandiri

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Nasional
Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.