Kompas.com - 07/12/2021, 10:03 WIB
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto saat memberikan sambutan pada penyerahan ?Sertifikat Akreditasi Tahun 2021? di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (6/12/2021).
DOK. Humas LANKepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto saat memberikan sambutan pada penyerahan ?Sertifikat Akreditasi Tahun 2021? di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (6/12/2021).

 

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, lembaga pelatihan harus mampu meningkatkan kompetensi berbasis digital atau digitalisasi pengembangan kompetensi (bangkom).

Sebab, kata dia, pengembangan kompetensi terus berproses mengikuti perkembangan zaman. Hal ini juga menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang ada sebagai kunci keberhasilan birokrasi dalam menghadapi era disrupsi.

Begitu pula pada program reformasi birokrasi yang tengah bergulir saat ini menuntut peningkatan digitalisasi birokrasi.

“Sehingga penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi kapasitas yang built-in atau tertanam dalam tubuh birokrasi. Ini juga berlaku pada lembaga pelatihan yang saat ini menerima sertifikat akreditasi,” kata Adi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: Pakai Teknologi Informasi untuk Gaet Caleg, Perindo Ingin Jadi Pelopor Demokrasi Digital

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberi sambutan pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Tahun 2021 di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Adi menjelaskan, pelaksanaan akreditasi tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan stakeholders untuk mengembangkan kompetensi pegawai di lembaga pelatihan pemerintah.

“LAN menyadari tantangan pengembangan kompetensi ke depannya pelatihan-pelatihan akan diselenggarakan secara blended learning,” ucap Adi.

Sebagai informasi, blended learning adalah pelatihan yang menggabungkan antara metode klasikal tatap muka dengan metode virtual learning.

Baca juga: Hino Luncurkan Lembaga Pelatihan Kerja Terakreditasi LA LPK Prov. Banten

"Lembaga pelatihan perlu merekrut formasi tenaga information technology (IT) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai di lembaga pelatihan," tuturnya,

Tantangan lembaga pelatihan

Untuk mengembangkan kompetensi, Adi tak menampik bahwa lembaga pelatihan harus melewati beberapa tantangan.

Pertama, kata dia, tantangan untuk menciptakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan basis kompetensi di masing-masing daerah.

“Misalnya, di daerah Papua yang didominasi oleh penambangan. Lembaga pelatihan dapat mengembangkan pula penyuluhan berbasis pada pertambangan,” ujar Adi.

Sementara itu, tantangan kedua adalah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang diduduki oleh kalangan milenial.

Guna memenuhi kompetensi kalangan milenial tersebut, imbuh Adi, lembaga pelatihan perlu melakukan inovasi.

Baca juga: Dukung Kompetensi ASN, LAN Minta 24 Lembaga Pelatihan Terakreditasi Buat Terobosan

“Saya harap melalui penyerahan sertifikasi akreditasi ini, setiap lembaga pelatihan mampu mengembangkan digitalisasi pengembangan kompetensi sehingga kebutuhan kompetensi setiap aparatur sipil negara (ASN) dapat terpenuhi” tutupnya.

Pasalnya, kebutuhan kompetensi ASN di masa mendatang akan berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk pemenuhan kebutuhan soft skill, ASN dituntut mempunyai kemampuan dalam hal berpikir kritis, kreativitas, keterampilan koordinasi, dan kecerdasan emosional.

Baca juga: 7 Provinsi dengan Jumlah PNS Terbanyak, Mana Saja?

Baca juga: Menteri PAN-RB: ASN Jangan Berkomentar Menjelekkan Pemerintah...

Sementara pada kebutuhan hard skill, penguasaan bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi merupakan hal yang harus dipelajari dan dikuasai oleh seorang ASN.

“Hal ini tentu menjadi tantangan lembaga pelatihan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ucap Adi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Taufiq menjelaskan, pada 2021, LAN telah melakukan akreditasi terhadap 62 lembaga pelatihan.

Pada tahap dua terdapat 40 lembaga pelatihan yang diakreditasi meliputi 17 akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Dari akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan itu terdiri dari tiga lembaga pelatihan yang mendapat kategori bintang dua dan 14 lembaga pelatihan mendapat kategori bintang satu.

“Sedangkan untuk akreditasi program terdiri dari satu program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, 11 program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), 17 program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), 19 program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS),” ujar Adi.

Kemudian, kata dia, terdapat akreditasi untuk dua program pelatihan teknis tertentu. Selain itu, juga ada juga enam Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Daftar lembaga pelatihan ASN

Berikut adalah daftar lembaga pelatihan ASN yang telah terakreditasi program pelatihan oleh LAN pada 2021 untuk tahap dua.

Baca juga: KPU Disarankan Terbitkan Akreditasi Lembaga Survei

Program PKN Tingkat II

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.