Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengatakan, lembaga pelatihan harus mampu meningkatkan kompetensi berbasis digital atau digitalisasi pengembangan kompetensi (bangkom).

Sebab, kata dia, pengembangan kompetensi terus berproses mengikuti perkembangan zaman. Hal ini juga menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang ada sebagai kunci keberhasilan birokrasi dalam menghadapi era disrupsi.

Begitu pula pada program reformasi birokrasi yang tengah bergulir saat ini menuntut peningkatan digitalisasi birokrasi.

“Sehingga penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi kapasitas yang built-in atau tertanam dalam tubuh birokrasi. Ini juga berlaku pada lembaga pelatihan yang saat ini menerima sertifikat akreditasi,” kata Adi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberi sambutan pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Tahun 2021 di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Senin (6/12/2021).

Adi menjelaskan, pelaksanaan akreditasi tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan stakeholders untuk mengembangkan kompetensi pegawai di lembaga pelatihan pemerintah.

“LAN menyadari tantangan pengembangan kompetensi ke depannya pelatihan-pelatihan akan diselenggarakan secara blended learning,” ucap Adi.

Sebagai informasi, blended learning adalah pelatihan yang menggabungkan antara metode klasikal tatap muka dengan metode virtual learning.

"Lembaga pelatihan perlu merekrut formasi tenaga information technology (IT) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai di lembaga pelatihan," tuturnya,

Tantangan lembaga pelatihan

Untuk mengembangkan kompetensi, Adi tak menampik bahwa lembaga pelatihan harus melewati beberapa tantangan.

Pertama, kata dia, tantangan untuk menciptakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan basis kompetensi di masing-masing daerah.

“Misalnya, di daerah Papua yang didominasi oleh penambangan. Lembaga pelatihan dapat mengembangkan pula penyuluhan berbasis pada pertambangan,” ujar Adi.

Sementara itu, tantangan kedua adalah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang diduduki oleh kalangan milenial.

Guna memenuhi kompetensi kalangan milenial tersebut, imbuh Adi, lembaga pelatihan perlu melakukan inovasi.

“Saya harap melalui penyerahan sertifikasi akreditasi ini, setiap lembaga pelatihan mampu mengembangkan digitalisasi pengembangan kompetensi sehingga kebutuhan kompetensi setiap aparatur sipil negara (ASN) dapat terpenuhi” tutupnya.

Pasalnya, kebutuhan kompetensi ASN di masa mendatang akan berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk pemenuhan kebutuhan soft skill, ASN dituntut mempunyai kemampuan dalam hal berpikir kritis, kreativitas, keterampilan koordinasi, dan kecerdasan emosional.

Sementara pada kebutuhan hard skill, penguasaan bidang ilmu spesifik dan penguasaan kemampuan teknologi merupakan hal yang harus dipelajari dan dikuasai oleh seorang ASN.

“Hal ini tentu menjadi tantangan lembaga pelatihan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka pengembangan kompetensi untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ucap Adi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Taufiq menjelaskan, pada 2021, LAN telah melakukan akreditasi terhadap 62 lembaga pelatihan.

Pada tahap dua terdapat 40 lembaga pelatihan yang diakreditasi meliputi 17 akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan.

Dari akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan itu terdiri dari tiga lembaga pelatihan yang mendapat kategori bintang dua dan 14 lembaga pelatihan mendapat kategori bintang satu.

“Sedangkan untuk akreditasi program terdiri dari satu program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, 11 program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), 17 program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), 19 program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS),” ujar Adi.

Kemudian, kata dia, terdapat akreditasi untuk dua program pelatihan teknis tertentu. Selain itu, juga ada juga enam Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Daftar lembaga pelatihan ASN

Berikut adalah daftar lembaga pelatihan ASN yang telah terakreditasi program pelatihan oleh LAN pada 2021 untuk tahap dua.

Program PKN Tingkat II

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)

Program PKA

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara

2. Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

4. Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP)

5. Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Agama (Kemenag)

6. PPSDM Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM)

7. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)

8. Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah V Yogyakarta Kementerian PUPR

9. BPSDM Provinsi Papua

10. Pusdiklat Badan Intelijen Negara (BIN)

11. Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdikpol)

Program PKP

1. Badan BPSDM Provinsi Maluku Utara

2. Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badan Diklat Kemenhan

3. PPSDM Ketenagakerjaan Kemenaker

4. Balai Diklat Keagamaan Manado Kemenag

5. Balai Diklat Keagamaan Padang Kemenag

6. Balai Diklat Keagamaan Surabaya Kemenag

7. Balai Diklat Keagamaan Jakarta Kemenag

8. PPSDM Aparatur Kementerian ESDM

9. BPSDM Provinsi Kalimantan Utara (Kalut)

10. Balai Diklat Keagamaan Medan Kemenag

11. Balai Diklat Keagamaan Bandung Kemenag

12. Bapekom PUPR Wilayah III Jakarta Kementerian PUPR

13. BPSDM Provinsi Papua

14. PPMKP Kementan

15. Pusdiklat Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)

16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Karawang

17. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin Kemenag

Program Latsar CPNS

1. BPSDM Provinsi Maluku Utara

2. Balai Diklat Keagamaan Manado Kemenag

3. Balai Diklat Keagamaan Padang Kemenag

4. Balai Diklat Keagamaan Surabaya Kemenag

5. Balai Diklat Keagamaan Jakarta Kemenag

6. PPSDM Aparatur Kementerian ESDM

7. BPSDM Provinsi Kalut

8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura

9. Balai Diklat Keagamaan Medan Kemenag

10. Balai Diklat Keagamaan Bandung Kemenag

11. BPSDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

12. BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

13. BKPP SDM Provinsi Kepulauan Riau

14. Pusdiklat BIN

15. Pusdiklat Sekjen DPR RI

16. Pusdikmin Lemdikpol

17. BKPSDM Kabupaten Karawang

18. Balai Diklat Keagamaan Papua Kemenag

19. Balai Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Program pelatihan teknis tertentu

1. Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan (Tekfunghan) Diklat Kemenhan

2. Balai Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan