Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Kompas.com - 12/07/2020, 15:56 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, (20/4). ANTARA FOTOWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, (20/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menyatakan penunjukkan lembaga pelatihan dan platform digital sebagai mitra Kartu Prakerja tak harus melalui mekanisme lelang berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja.

Hal itu diputuskan demikian karena program Kartu Prakerja tak termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mengatakan Kartu Prakerja merupakan bantuan langsung dari pemerintah.

"Bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan turunannya, karena bantuan langsung ini memang bukan pengadaan oleh kementerian atau lembaga," kata Panji saat dihubungi, Minggu (12/7/2020).

Baca juga: Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Ia menambahkan, meski anggaran Kartu Prakerja berasal dari APBN, bukan berarti penunjukkan lembaga pelatihan dan platform digital sebagai mitra harus melalui lelang.

Ia mengatakan ada beberapa program yang bersumber dari APBN tetapi penunjukkan mitranya tidak melalui proses lelang. Hal itu, kata dia, juga diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

"Dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barabg/Jasa Pemerintah) sudah memberikan pernyataan resmi sebagai lembaga yang punya otoritas tentang pengadaan barang dan jasa (pada Kartu Prakerja)," kata Panji.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Kartu Prakerja Baru, Penunjukan Lembaga Pelatihan Tak Wajib lewat Tender

"Harusnya dengan penegasan oleh Perpres ini, kita bisa fokus pada pelaksanaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja pada Selasa (7/7/2020).

Dalam Perpres Kartu Prakerja yang baru ini, penunjukan lembaga pelatihan dan platform digital bisa dilakukan tanpa tender.

Ketentuan baru itu termaktub dalam Pasal 31 A Perpres No 76 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca juga: Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

"Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 21 tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah," demikian bunyi Pasal 31 A Perpres tersebut.

Sementara itu, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah mengharuskan adanya mekanisme secara transparan.

Dalam Pasal 6 Perpres No 16 Tahun 2018 disebutkan, proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka, bersaing, dan akuntabel.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X