Kompas.com - 16/09/2021, 12:37 WIB

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menuntut lembaga pelatihan mampu melakukan terobosan untuk menyelenggarakan pelatihan yang inovatif.

Dia menyebutkan, terobosan pelatihan-pelatihan baru yang lebih inovatif akan berguna untuk mendukung pemenuhan gap kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya mendorong setiap lembaga pelatihan terutama yang telah terakreditasi untuk meng-create pelatihan-pelatihan baru,” ujarnya dalam sambutannya pada acara "Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Tahun 2021” di Ballroom Hotel Ayana Midplaza, Selasa (14/9/2021).

Untuk itu, dia meminta agar unsur "kreativitas dan inovasi" menjadi salah satu indikator penilaian dalam akreditasi lembaga pelatihan. Ini maksud agar lembaga pelatihan membuat pelatihan baru, terutama terkait kompetensi teknis.

Pada kesempatan itu, LAN memberikan akreditasi tahap I terhadap 24 lembaga pelatihan.

Baca juga: LAN Dorong Pemda Percepat Sinkronisasi Perda dan UU Cipta Kerja

Kegiatan akreditasi tersebut meliputi 11 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, yang terdiri dari empat lembaga pelatihan yang mendapat bintang dua dan tujuh lembaga pelatihan mendapat bintang 1.

Akreditasi program tersebut terdiri dari dua program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN ) II, 16 program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), 16 program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan 14 program Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain itu, ada juga dua akreditasi untuk lembaga pengakreditasi program.

Akreditasi itu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai elemen. Tidak hanya lembaga pelatihan dengan LAN, tetapi juga dengan stakeholders lainnya.

Oleh karenanya, Adi berharap, akreditasi tersebut dapat membangun kepercayaan stakeholders untuk mengembangkan kompetensi pegawai di lembaga-lembaga pelatihan.

Baca juga: Buka Acara PKN, Kepala LAN Minta Pemimpin Mengikuti Perubahan Zaman

Selain itu, akreditasi yang diberikan kepada Lembaga Pelatihan itu merupakan salah satu bentuk pengakuan LAN atas terpenuhinya standar yang seharusnya dimiliki Lembaga Pelatihan ASN.

Berikut daftar Lembaga Pelatihan ASN yang dinyatakan telah terakreditasi LAN pada 2021 untuk tahap I:

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

1. Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKBN Terakreditasi (Bintang 2)

2. PPKASN Kementerian Sekretariat Negara Terakreditasi (Bintang 2)

3. Balai Diklat Kepemimpinan Kementerian Keuangan Terakreditasi (Bintang 2)

4. Bapelkes Semarang Kementerian Kesehatan Terakreditasi (Bintang 2)

5. BPSDM Provinsi Jawa Timur Terakreditasi (Bintang 1)

6. PPSDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan Terakreditasi (Bintang 1)

7. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Terakreditasi (Bintang 1)

8. Pusdiklat Kearsipan ANRI Terakreditasi (Bintang 1)

9. Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK Terakreditasi (Bintang 1)

10. Badiklat PKN BPK RI Terakreditasi (Bintang 1)

11. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Terakreditasi (Bintang 1)

12. BPSDM Provinsi Bali Terakreditasi (Bintang 1)

Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan

1. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPPSDMK Kementerian Kesehatan (Terakreditasi)

2. Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKBN (Terakreditasi)

Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

1. BPSDM Provinsi Jawa Timur (A)

2. BPSDM Provinsi Bali (B)

Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator

1. BPSDM Provinsi Jawa Timur (A)

2. PPKASN Kemensetneg (A)

3. PPSDM Aparatur Perhubungan (A)

4. BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah (A)

5. BPSDMD Provinsi Papua Barat (B)

6. BPSDM Provinsi Sumatera Utara (B)

7. BPSDMD Provinsi Kaltim (A)

8. BPSDM Pemerintah Aceh (B)

9. Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (A)

10. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan (B)

11. Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu (A)

12. Balai Bangkom PUPR Wilayah IV Bandung (A)

13. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA (A)

14. BPSDM Provinsi Riau (B)

15. BPSDM Provinsi Bali (A)

16. Badiklat PKN BPK RI (B)

Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

1. BPSDM Provinsi Jawa Timur (A)

2. BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara (B)

3. PPKASN Kemensetneg (A)

4. PPSDM Aparatur Perhubungan (A)

5. BPSDMD Provinsi Papua Barat (B)

6. Pusdiklat SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (A)

7. BPSDM Pemerintah Aceh (B)

8. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan (B)

9. BPSDM Provinsi Sumatera Utara (B)

10. Balai Diklat Kepemimpinan Kemenkeu (A)

11. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA (A)

12. BPSDM Provinsi Sulawesi Barat (B)

13. BPSDM Provinsi Riau (B)

14. BDK Denpasar (B)

15. BPSDM Provinsi Bali (A)

16. Badiklat PKN BPK RI (B)

Program Pelatihan Dasar CPNS

1. BPSDM Provinsi Jawa Timur (A)

2. BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara (B)

3. PPSDM Aparatur Perhubungan (A)

4. BPSDMD Provinsi Papua Barat (B)

5. Pusdiklat SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (A)

6. BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan (B)

7. Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN (A)

8. BPSDM Provinsi Sulawesi Barat (B)

9. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA (A)

10. BDK Semarang (B)

11. BPSDM Pemerintah Aceh (B)

12. Bapelkes Semarang (A)

13. BDK Denpasar (B)

14. Badiklat PKN BPK RI (B)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.