Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2021, 10:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai, permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Nasdem agar Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni mundur dari kepanitiaan pelaksanaan Formula E terlalu lancang.

Ali mengatakan, Formula E merupakan event internasional yang mesti didukung karena akan mempromosikan wajah Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta.

"Itu sikap terlalu lancang menurut saya sih, dia ketika kegiatan perhelatan Formula E ini adalah kelas internasional, maka tentunya ini bukan kegiatan DKI Jakarta mestinya kan. Ini adalah bagaimana hasil Formula E ini nanti akan menceritakan bagaimana wajah Indonesia secara keseluruhan," kata Ali kepada wartawan, Rabu (1/12/2021) malam.

Ali pun mempertanyakan alasan PSI meminta Sahroni mundur dari jabatan ketua pelaksana Formula E karena dinilai akan membahayakan posisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ali, Jokowi bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Ia yakin, Jokowi mengetahui apa yang terbaik bagi Indonesia.

Baca juga: Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

"Di mana membahayakan ke Pak Jokowi? Jangan kita mendramatisir situasi. Kalau kemudian itu membahayakan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi enggak usah terima, kok ini diributin sih?" ujar dia.

Ali juga menegaskan bahwa keterlibatan Sahroni dalam panitia pelaksana Formula E bukan karena penunjukkan oleh Nasdem, tetapi karena Sahroni merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang lama bergelut di bidang otomotif.

Di samping itu, ia meminta agar ajang balap mobil listrik itu tidak dibawa-bawa ke urusan politik. Ia mengatakan, ajang Formula E semestinya juga dipisahkan dari dugaan korupsi yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali mengatakan, partainya tetap mendukung penyelidikan yang dilakukan KPK, tetapi Formula E Jakarta tetap harus diselenggarakan karena sudah menyangkut pihak ketiga.

Ia khawatir apabila Formula E batal dilaksanakan maka Indonesia akan masuk daftar hitam sehingga tidak bisa lagi menjadi tuan rumah Formula E di masa depan.

Baca juga: Profil Ahmad Sahroni, Crazy Rich Tanjung Priok yang Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E

"Nasdem melihat acara Formula E ini kan enggak ada agenda politiknya. Sama sekali enggak ada agenda politik, tapi justru ini adalah satu event olahraga yang memang harusnya kita berbesar hati untuk menerima itu terlepas dari berbagai kontroversi hari ini," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti menilai, Nasdem semestinya meminta Sahroni mundur dari kepantiaan pelaksana Formula E karena dinilai dapat membahayakan posisi Jokowi.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," ujar Dea dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com