M. Ilham Gilang
dosen

Aktivis Muda NU
Dosen pada UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu
Meminati Kajian Sejarah Politik dan Keamanan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Kompas.com - 02/12/2021, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tahapannya, kapal terlebih dahulu diserahkan pada kejaksaan, untuk kemudian disumbangkan kepada nelayan di dalam negeri.

Bagaimanapun mekanismenya, penindakan terhadap para pelaku illegal fishing sejatinya merupakan implementasi dari upaya penegakan hukum dalam wilayah kedaulatan suatu negara.

Illegal fishing termasuk kedalam ancaman nonmiliter dan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara).

Jelas bahwa setiap negara memiliki kewenangan menindak setiap pelanggaran oleh pihak asing yang secara ilegal mengambil sumber daya alamnya.

Di sisi lain, proses “eksekusi” yang dilakukan oleh otoritas keamanan Australia terhadap kapal nelayan tradisional beberapa waktu lalu, memang terjadi secara cepat.

Hal ini memunculkan anggapan jika Australia melakukan pembakaran kapal tersebut tanpa menempuh prosedur hukum terlebih dahulu.

Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipertanyakan ialah sudah sejauh mana pemerintah mengupayakan suatu langkah untuk memberi pembekalan terhadap nelayan-nelayan tradisional agar kejadian serupa tidak terulang.

Pembekalan

Pembekalan terhadap nelayan sangat diperlukan sebagai ikhtiar untuk mencegah nelayan kita agar tidak menerobos ruang maritim negara lain.

Nelayan kita jangan lagi menjadi pihak yang datang dan pergi seenak hati di ruang maritim negara lain.

Nelayan kita harus mengetahui secara jelas konsekuensi hukum yang harus mereka hadapi bila melakukan kegiatan penangkalan ikan atau sumber daya laut lainnya secara ilegal.

Selain pembekalan mengenai risiko hukum, nelayan kita juga perlu diberikan edukasi tentang tipologi ruang maritim agar mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Lebih jauh supaya nelayan kita mengetahui batas perairan negara lain.

Banyaknya nelayan tradisional asal Indonesia yang ditangkap di luar negeri salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan tentang batas wilayah perairan negara lain.

Sebagian kapal nelayan juga tidak dilengkapi alat navigasi dan komunikasi yang memadai.

Faktanya memang dalam beberapa tahun terakhir ini, begitu banyak nelayan kita yang tersandung masalah pelanggaran perbatasan dan penangkapan ikan ilegal yang berujung penahanan.

Kasus lainnya ialah adanya pemanfaatan nelayan lokal yang bekerja di kapal milik negara lain, tetapi melakukan operasi penangkapan di perairan Indonesia.

Hal ini membuat beban pemerintah dalam menginventarisasi persoalan menyangkut nelayan tradisional kita menjadi semakin kompleks.

Kasus penangkapan sumber daya laut secara ilegal yang menerpa banyak nelayan tradisional Indonesia jangan sampai menjadi masalah akut di tengah luas dan melimpahnya potensi kekayaan sumber daya laut yang kita miliki.

Sebagai negara maritim yang besar, sudah seharusnya nelayan kita dibekali sarana pendukung yang memadai.

Negara harus hadir di tengah lautan yang terhampar luas di bumi nusantara ini. Jangan sampai nelayan kita berlayar sendiri tanpa perlindungan, tanpa bekal edukasi dan tanpa perlengkapan navigasi.

Bagaimanapun, mereka adalah penerus aktivitas bahari yang sudah berlangsung selama ribuan tahun lamanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

Nasional
Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Nasional
Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden 'Ojo Kesusu'

Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden "Ojo Kesusu"

Nasional
Lansia (Semestinya) Bahagia

Lansia (Semestinya) Bahagia

Nasional
Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Nasional
Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.