M. Ilham Gilang
dosen

Aktivis Muda NU
Dosen pada UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu
Meminati Kajian Sejarah Politik dan Keamanan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Kompas.com - 02/12/2021, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kehadiran negara di tengah aktivitas pelayaran yang dilakukan nelayan tradisional bersifat mutlak.

Memimpikan kejayaan maritim tapi membiarkan nelayan kita mengais rezeki di ruang laut negara lain adalah suatu realitas yang kontradiktif.

Siapapun, termasuk mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti boleh-boleh saja memuji langkah Australia yang bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan perairannya.

Namun kita jangan menjadi pihak yang bersikap over simplifikasi dan memposisikan nelayan sebagai satu-satunya pihak yang layak untuk disalahkan.

Selain itu, informasi yang diperoleh sejauh ini masih sepihak dari pihak keamanan setempat yang diberitakan media Australia.

Pemerintah juga perlu melakukan investigasi dengan meminta keterangan dari sejumlah kru nelayan setibanya di tanah air.

Keterbukaan dan penjelasan

Dalam upaya penegakan kebijakan di perairannya, Australia sering kali memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pernyataan nelayan tradisional kita.

Negara itu dalam beberapa hal bersikap bias dalam penegakan hukum yang umumnya dijalankan secara sepihak.

Entah berapa jumlah kapal nelayan Indonesia yang telah dibakar petugas perbatasan Australia tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, dan tanpa penjelasan yang gamblang.

Bahkan ada suatu kasus penangkapan terhadap nelayan kita yang syarat akan rekayasa.

Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2018 lalu, saat nelayan dari NTT berlayar dan menangkap ikan di perairan Indonesia berdasarkan data GPS, malah kemudian didatangi otoritas perbatasan Australia dan sengaja digiring ke perairannya.

Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa nelayan tersebut telah melanggar perbatasan.

Lebih jauh mundur ke belakang, kita tentu masih ingat saat Australia gencar melakukan operasi pembersihan perairan (Clean Water Operation).

Saat itu, satu nelayan kita (Muhamad Heri) meninggal dalam masa penahanan setelah sebelumnya ditangkap pihak berwenang Australia atas tuduhan pelanggaran perbatasan.

Kasus-kasus tadi hanyalah beberapa contoh tentang permasalahan yang pernah dialami oleh nelayan tradisional kita dengan aparat keamanan perbatasan Australia.

Kita memang harus menjunjung dan menghormati pada setiap upaya penegakan kedaulatan yang dilakukan negara lain.

Namun, penghormatan tersebut juga selayaknya dibalas oleh penjelasan secara terperinci meliputi kronologis peristiwa dan hal-hal menyangkut alur mekanisme penangkapan yang disampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

Keterbukaan semacam ini tentu diperlukan guna menumbuhkan sikap saling percaya antara negara bertetangga.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Nasional
Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Nasional
Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Nasional
Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Nasional
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.