Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Kehadiran negara di tengah aktivitas pelayaran yang dilakukan nelayan tradisional bersifat mutlak.

Memimpikan kejayaan maritim tapi membiarkan nelayan kita mengais rezeki di ruang laut negara lain adalah suatu realitas yang kontradiktif.

Siapapun, termasuk mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti boleh-boleh saja memuji langkah Australia yang bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan perairannya.

Namun kita jangan menjadi pihak yang bersikap over simplifikasi dan memposisikan nelayan sebagai satu-satunya pihak yang layak untuk disalahkan.

Selain itu, informasi yang diperoleh sejauh ini masih sepihak dari pihak keamanan setempat yang diberitakan media Australia.

Pemerintah juga perlu melakukan investigasi dengan meminta keterangan dari sejumlah kru nelayan setibanya di tanah air.

Keterbukaan dan penjelasan

Dalam upaya penegakan kebijakan di perairannya, Australia sering kali memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pernyataan nelayan tradisional kita.

Negara itu dalam beberapa hal bersikap bias dalam penegakan hukum yang umumnya dijalankan secara sepihak.

Entah berapa jumlah kapal nelayan Indonesia yang telah dibakar petugas perbatasan Australia tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, dan tanpa penjelasan yang gamblang.

Bahkan ada suatu kasus penangkapan terhadap nelayan kita yang syarat akan rekayasa.

Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2018 lalu, saat nelayan dari NTT berlayar dan menangkap ikan di perairan Indonesia berdasarkan data GPS, malah kemudian didatangi otoritas perbatasan Australia dan sengaja digiring ke perairannya.

Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa nelayan tersebut telah melanggar perbatasan.

Lebih jauh mundur ke belakang, kita tentu masih ingat saat Australia gencar melakukan operasi pembersihan perairan (Clean Water Operation).

Saat itu, satu nelayan kita (Muhamad Heri) meninggal dalam masa penahanan setelah sebelumnya ditangkap pihak berwenang Australia atas tuduhan pelanggaran perbatasan.

Kasus-kasus tadi hanyalah beberapa contoh tentang permasalahan yang pernah dialami oleh nelayan tradisional kita dengan aparat keamanan perbatasan Australia.

Kita memang harus menjunjung dan menghormati pada setiap upaya penegakan kedaulatan yang dilakukan negara lain.

Namun, penghormatan tersebut juga selayaknya dibalas oleh penjelasan secara terperinci meliputi kronologis peristiwa dan hal-hal menyangkut alur mekanisme penangkapan yang disampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia.

Keterbukaan semacam ini tentu diperlukan guna menumbuhkan sikap saling percaya antara negara bertetangga.