Syarat Perjalanan Udara Berubah-ubah, Fraksi PPP: Membingungkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi menyayangkan sikap pemerintah terkait kebijakan syarat perjalanan udara yang cepat berubah-ubah.

Menurut Baidowi, kebijakan yang berubah-ubah ini kerap membingungkan masyarakat.

“Fraksi PPP menyayangkan sikap pemerintah yang berubah-ubah dalam membuat syarat perjalanan menggunakan pesawat udara sehingga membingungkan masyarakat, apalagi syarat PCR memberatkan dari aspek harga,” kata Baidowi kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

Adapun, kini pemerintah kembali menjadikan tes antigen Covid-19 menjadi syarat perjalanan via pesawat.

Sekretaris Fraksi PPP ini mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib penerbangan di Jawa Bali.

Anggota Komisi VI itu pun berharap kebijakan ini tidak diubah kembali.

Baca juga: Aturan Baru Perjalanan Darat: Bepergian 250 Kilometer Wajib PCR atau Antigen

“Tentu ini patut diapresiasi, namun ke depannya jangan berubah-ubah lagi,” ucapnya.

Selain itu, Awiek juga mengingatkan, agar jangan sampai ada kesan pemerintah lebih membela kepentingan pelaku bisnis.

Dalam konteks ini, kata dia, adalah bisnis di sektor kesehatan khususnya terkait PCR.

“Jangan sampai ada kecurigaan publik bahwa alat PCR terlanjur diiimpor sehingga harus didukung oleh kebijakan yang tarik ulur,” imbuh dia.

Diketahui, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memperbolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di Jawa dan Bali.

Muhadjir pun menegaskan, pembaruan ini sama dengan aturan naik pesawat terbang di luar Jawa dan Bali yang juga memperbolehkan syarat swab antigen.

Baca juga: Hasil Negatif Tes PCR untuk Naik Kereta Jarak Jauh Kini Berlaku 3 Hari

"Tetapi cukup memakai antigen," ujar Muhadjir dalam keterangan pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM, Senin (1/11/2021).