Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Babinsa, Lahir di Era Soekarno, Jadi Alat Politik Soeharto

Kompas.com - 26/11/2021, 06:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman ingin memaksimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) guna mengantisipasi gerakan radikalisme.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu bahkan secara gamblang ingin mengembalikan fungsi Babinsa seperti era Orde Baru.

Dalam upaya memaksimalkan peran tersebut, Dudung menginginkan supaya Babinsa dapat menyerap segala informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang dalam tindakannya menjurus radikal.

"Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu," ujar Dudung, dikutip dari Kompas.id, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian.

Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas.

"Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan," kata Dudung.

Lahir di era Soekarno

Babinsa lahir sekitar 1963, tepat pada saat rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno masih bercokol.

Saat itu, belum disebut Babisan seperti sekarang ini, hanya disebut Bintara Pembina.

Kelahiran Babinsa sendiri tak lepas karena faktor politik yang tengah berkecamuk saat itu.

Salah satu fungsi Babinsa kala itu adalah untuk membendung penyebaran paham komunisme merangsek ke pedesaan.

Baca juga: Duduk Perkara Anggota Babinsa Aniaya Warga di Kramatjati

Bahkan, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara gamblang mengintruksikan supaya Babinsa menjadi mata dan telinga angkatan darat guna menangkal penyebaran paham komunis.

Alat politik Soeharto

Dikutip dari Tirto.id yang berjudul Babinsa: Berdiri Di Zaman Sukarno, Dimaksimalkan di Zaman Soehartodalam sejarah politik Indonesia, Babinsa menjadi salah satu alat politik yang sangat penting, termasuk dalam pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru, tepatnya di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com