Jokowi Bidik Ekonomi Digital: Potensi Capai 124 Miliar Dollar AS sampai 2025

“Yang paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah urusan IoT, cloud computing, hingga big data,” jelasnya.

Jokowi juga menegaskan DLA akan menyiapkan SDM yang mumpuni dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Hingga saya sampaikan segera cari partner kerja sama. Kemarin sudah ketemu dengan Oxford, Harvard, National University of Singapore (NUS), dan Tsinghua,” jelasnya.

Dia menerangkan, pelaksanaan kerja sama tersebut ditujukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM yang akan mengakselerasi penyiapan ekonomi digital Indonesia.

“Kalau kita ingin cepat, mungkin kita sendiri enggak mungkin (seperti) sekarang ini. Tinggal (bagaimana agar) segera yang namanya ekosistem digital itu bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” katanya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Jadi Kunci Pemberdayaan UMKM

Perkuat pemangku kepentingan

Sebelumnya, dalam peluncuran program DLA akhir Oktober, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, program ini memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.

“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Baca juga: Lewat HUB.ID, Kemenkominfo Kembangkan Startup Digital di Indonesia

“Untuk itu, DLA dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,” jelasnya.

Lembaga tersebut, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RepubIik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dwan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ddan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor privat atau swasta.

Johnny berharap, peserta program DLA akan menjadi unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.

“Peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” ungkapnya.

Adapun, program DLA merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Lintas Sektor Sosialisasikan Digitalisasi Penyiaran dan ASO

Bekerja sama dengan Tsinghua University, NUS , University of Oxford, dan Harvard University, DLA ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.

Setiap peserta akan mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital.

Program tersebut telah berjalan dengan 150 peserta dari aparatur sipil negara (ASN) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat.

Informasi pelatihan yang terbagi dalam lima batch tersebut bisa diakses melalui laman digileader.kominfo.go.id.

Baca juga: Migrasi Digital Baru 39,74 Persen, Lembaga Penyiaran Diminta Menkominfo Beralih Sebelum ASO