Jokowi Bidik Ekonomi Digital: Potensi Capai 124 Miliar Dollar AS sampai 2025

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selain pembangunan infrastruktur dan kebijakan hilirisasi industri, pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju.

“Kita punya kekuatan di sini, punya pasar besar, dan sekarang ini kita memiliki 2.229 startup. Kemudian potensi ekonomi digital sampai 2025 kurang lebih 124 miliar dollar AS,” jelasnya.

Dia mengatakan itu saat berbicara dalam acara Kompas100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/ 2021).

Oleh karena itu, dia meminta percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan sumber daya manusia (SDM).

“Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa hingga muncul sebuah ekosistem besar ekonomi digital,” tuturnya.

Jokowi juga merinci beberapa kerja besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.

“Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiber optic, butuh microwave link, butuh satelit, butuh base transceiver station (BTS). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya, (kemudian) pusat data (data center),” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan agar semua hal tersebut harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat.

“Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi terlambat terus, financial technology (fintech)-nya sudah lari regulasinya belum ada,” katanya.

Untuk itu, dia meminta semua pihak bekerja dengan kecepatan cepat sesuai apa yang saat ini perlukan.

“Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnnya,” tegasnya.

Menyiapkan SDM

Lebih lanjut, Jokowi meminta percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan SDM, salah satunya melalui Digital Leadership Academy (DLA).

“Inilah disrupsi yang memang kompleksitasnya juga semakin bertambah. Oleh sebab itu, kita semuanya harus cepat mengantisipasi dan harus mempersiapkan diri harus hati-hati,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, dalam membangun ekosistem ekonomi digital, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan sumber SDM digital.

Menurutnya, keberadaan SDM yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk membangun ekonomi digital Indonesia.

“Yang paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah urusan IoT, cloud computing, hingga big data,” jelasnya.

Jokowi juga menegaskan DLA akan menyiapkan SDM yang mumpuni dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Hingga saya sampaikan segera cari partner kerja sama. Kemarin sudah ketemu dengan Oxford, Harvard, National University of Singapore (NUS), dan Tsinghua,” jelasnya.

Dia menerangkan, pelaksanaan kerja sama tersebut ditujukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM yang akan mengakselerasi penyiapan ekonomi digital Indonesia.

“Kalau kita ingin cepat, mungkin kita sendiri enggak mungkin (seperti) sekarang ini. Tinggal (bagaimana agar) segera yang namanya ekosistem digital itu bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” katanya.

Perkuat pemangku kepentingan

Sebelumnya, dalam peluncuran program DLA akhir Oktober, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, program ini memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.

“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

“Untuk itu, DLA dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,” jelasnya.

Lembaga tersebut, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RepubIik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dwan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ddan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor privat atau swasta.

Johnny berharap, peserta program DLA akan menjadi unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.

“Peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” ungkapnya.

Adapun, program DLA merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat.

Bekerja sama dengan Tsinghua University, NUS , University of Oxford, dan Harvard University, DLA ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.

Setiap peserta akan mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital.

Program tersebut telah berjalan dengan 150 peserta dari aparatur sipil negara (ASN) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat.

Informasi pelatihan yang terbagi dalam lima batch tersebut bisa diakses melalui laman digileader.kominfo.go.id.