Kompas.com - 19/11/2021, 14:58 WIB

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selain pembangunan infrastruktur dan kebijakan hilirisasi industri, pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju.

“Kita punya kekuatan di sini, punya pasar besar, dan sekarang ini kita memiliki 2.229 startup. Kemudian potensi ekonomi digital sampai 2025 kurang lebih 124 miliar dollar AS,” jelasnya.

Dia mengatakan itu saat berbicara dalam acara Kompas100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/ 2021).

Oleh karena itu, dia meminta percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan sumber daya manusia (SDM).

“Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa hingga muncul sebuah ekosistem besar ekonomi digital,” tuturnya.

Baca juga: Google: Ekonomi Digital Indonesia 2021 Capai 70 Miliar Dollar AS

Jokowi juga merinci beberapa kerja besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.

“Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiber optic, butuh microwave link, butuh satelit, butuh base transceiver station (BTS). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya, (kemudian) pusat data (data center),” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan agar semua hal tersebut harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat.

“Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi terlambat terus, financial technology (fintech)-nya sudah lari regulasinya belum ada,” katanya.

Untuk itu, dia meminta semua pihak bekerja dengan kecepatan cepat sesuai apa yang saat ini perlukan.

Baca juga: Manfaat Ekonomi Digital bagi UMKM di Banten Saat Pandemi Covid-19

“Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target dua tahun. Kalau lepas dua tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnnya,” tegasnya.

Menyiapkan SDM

Lebih lanjut, Jokowi meminta percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan SDM, salah satunya melalui Digital Leadership Academy (DLA).

“Inilah disrupsi yang memang kompleksitasnya juga semakin bertambah. Oleh sebab itu, kita semuanya harus cepat mengantisipasi dan harus mempersiapkan diri harus hati-hati,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, dalam membangun ekosistem ekonomi digital, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan sumber SDM digital.

Menurutnya, keberadaan SDM yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk membangun ekonomi digital Indonesia.

Baca juga: Ingatkan Pandemi Gelombang 3 dan 4, Jokowi Minta Masyarakat Hati-hati

“Yang paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah urusan IoT, cloud computing, hingga big data,” jelasnya.

Jokowi juga menegaskan DLA akan menyiapkan SDM yang mumpuni dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Hingga saya sampaikan segera cari partner kerja sama. Kemarin sudah ketemu dengan Oxford, Harvard, National University of Singapore (NUS), dan Tsinghua,” jelasnya.

Dia menerangkan, pelaksanaan kerja sama tersebut ditujukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM yang akan mengakselerasi penyiapan ekonomi digital Indonesia.

“Kalau kita ingin cepat, mungkin kita sendiri enggak mungkin (seperti) sekarang ini. Tinggal (bagaimana agar) segera yang namanya ekosistem digital itu bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” katanya.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Jadi Kunci Pemberdayaan UMKM

Perkuat pemangku kepentingan

Sebelumnya, dalam peluncuran program DLA akhir Oktober, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, program ini memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital nasional maupun global.

“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Baca juga: Lewat HUB.ID, Kemenkominfo Kembangkan Startup Digital di Indonesia

“Untuk itu, DLA dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,” jelasnya.

Lembaga tersebut, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RepubIik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dwan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ddan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor privat atau swasta.

Johnny berharap, peserta program DLA akan menjadi unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.

“Peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” ungkapnya.

Adapun, program DLA merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Lintas Sektor Sosialisasikan Digitalisasi Penyiaran dan ASO

Bekerja sama dengan Tsinghua University, NUS , University of Oxford, dan Harvard University, DLA ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.

Setiap peserta akan mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital.

Program tersebut telah berjalan dengan 150 peserta dari aparatur sipil negara (ASN) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat.

Informasi pelatihan yang terbagi dalam lima batch tersebut bisa diakses melalui laman digileader.kominfo.go.id.

Baca juga: Migrasi Digital Baru 39,74 Persen, Lembaga Penyiaran Diminta Menkominfo Beralih Sebelum ASO

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.