Kompas.com - 19/11/2021, 14:58 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat upacara penutupan Peparnas Papua di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (13/11/2021). Peparnas ke-XVI, pesta olahraga multicabang bagi atlet penyandang disabilitas yang digelar di Papua pada 2-15 November tersebut resmi ditutup oleh Presiden Jokowi. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGAPresiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat upacara penutupan Peparnas Papua di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (13/11/2021). Peparnas ke-XVI, pesta olahraga multicabang bagi atlet penyandang disabilitas yang digelar di Papua pada 2-15 November tersebut resmi ditutup oleh Presiden Jokowi.

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selain pembangunan infrastruktur dan kebijakan hilirisasi industri, pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju.

“Kita punya kekuatan di sini, punya pasar besar, dan sekarang ini kita memiliki 2.229 startup. Kemudian potensi ekonomi digital sampai 2025 kurang lebih 124 miliar dollar AS,” jelasnya.

Dia mengatakan itu saat berbicara dalam acara Kompas100 CEO Forum 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/ 2021).

Oleh karena itu, dia meminta percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital, mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan sumber daya manusia (SDM).

“Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa hingga muncul sebuah ekosistem besar ekonomi digital,” tuturnya.

Baca juga: Google: Ekonomi Digital Indonesia 2021 Capai 70 Miliar Dollar AS

Jokowi juga merinci beberapa kerja besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.

“Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiber optic, butuh microwave link, butuh satelit, butuh base transceiver station (BTS). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya, (kemudian) pusat data (data center),” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan agar semua hal tersebut harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat.

“Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi terlambat terus, financial technology (fintech)-nya sudah lari regulasinya belum ada,” katanya.

Untuk itu, dia meminta semua pihak bekerja dengan kecepatan cepat sesuai apa yang saat ini perlukan.

Baca juga: Manfaat Ekonomi Digital bagi UMKM di Banten Saat Pandemi Covid-19

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.