Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Satgas Covid-19 Paparkan 4 Indikator Pemicu Lonjakan Kasus

Kompas.com - 19/11/2021, 11:14 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada empat indikator pemicu lonjakan kasus Covid-19 yang harus diperhatikan dengan cermat.

“Pertama, adalah mobilitas. Mobilitas penduduk saat ini terus meningkat dibandingkan saat lonjakan kasus kedua pada Juli 2021,” jelas Wiku.

Setidaknya, lanjut dia, peningkatan terjadi pada lima titik, yaitu pusat belanja atau retail dan rekreasi, ruang terbuka publik atau taman, perkantoran dan lokasi transit.

Pernyataan tersebut Wiku sampaikan dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Janji Suharyanto Tangani Bencana: BNPB Bisa Hadir dalam Waktu Sesingkat-singkatnya

Untuk diketahui, dari pengalaman sebelumnya, Indonesia mengalami peningkatan kasus Covid-19 cukup tinggi pada periode libur Idul Fitri 2021.

"Artinya, peningkatan mobilitas ini perlu diwaspadai. Sebab pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu ada mobilitas yang tinggi dan menjadi salah satu pemicu adanya lonjakan kasus kedua," jelas Wiku.

Adanya peningkatan tersebut, imbuh dia, mendesak pihaknya untuk mengendalikan agar tidak memicu kenaikan kasus ke depan.

Adapun caranya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berkegiatan, serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan.

Baca juga: Satgas: Mobilitas Naik di Pusat Perbelanjaan, Ritel, Ruang Rekreasi, Perkantoran, dan Lokasi Transit

Selain itu, sebut Wiku, mobilitas yang tinggi ini perlu dibarengi dengan peningkatan skrining Covid-19 dengan memasifkan testing, dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan baik.

Prokes yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

“Indikator kedua adalah cakupan vaksinasi. Vaksinasi dosis kedua masih rendah saat disandingkan dengan persentase kabupaten atau kota. Ini termasuk dalam kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak,” ucap Wiku.

Pasalnya, lanjut dia, kekebalan tubuh yang optimal hanya dapat dicapai setelah seseorang divaksinasi dengan dosis lengkap.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Eropa Meroket, Orang yang Enggan Divaksinasi Dapat Aturan Ketat

Menurut Wiku, untuk dapat melindungi suatu daerah dengan lebih maksimal, vaksinasi dosis lengkap harus mencakup 70 persen dari populasi.

Indikator ketiga, sebut dia, prokes. Hal ini sangat penting untuk dijalankan dengan atau tanpa vaksinasi.

Sebab, prokes adalah modal dasar dan utama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com