Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menteri-menteri Jokowi Tanggapi Isu "Reshuffle" yang Kembali Bergulir...

Kompas.com - 18/11/2021, 06:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan atau reshuffle kabinet kembali menguat akhir-akhir ini.

Wacana itu mulai bergulir setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam partai koalisi pemerintah, September 2021.

Setelahnya, wacana yang sama kembali diperbincangkan setelah pergantian Panglima TNI.

Berdasarkan narasi yang berkembang belakangan ini, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Politisi Nasdem Minta Jokowi Kedepankan Efektivitas dan Profesionalitas jika Reshuffle Kabinet

Menteri-menteri Jokowi pun kemudian tak luput menjadi sasaran bertanya tentang reshuffle seperti yang terjadi pada Rabu (17/11/2021) usai mereka menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Awak media mencoba bertanya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenai reshuffle beserta isu Ketua Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Prananda Surya Paloh yang akan menggantikan dirinya.

Mendengar pertanyaan itu, Syahrul mengatakan tidak ada pembahasan tersebut.

"Enggak ada pembicaraan itu sama sekali dan kita enggak tahu-menahu," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo juga menerima pertanyaan wartawan soal reshuffle.

Tjahjo yang disebut akan kembali menjadi Menteri Dalam Negeri jika resshufle terjadi menyatakan tidak tahu soal isu tersebut.

"Enggak tahu aku. Saya (layaknya) TNI aja, taat-nurut presiden aja," katanya.

Baca juga: Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga masih enggan menjawab soal reshuffle.

Dia mengatakan akan menjawab hal itu pada saatnya nanti.

"Apa itu reshuffle ? Nanti aku jawab pada saatnya," katanya kepada wartawan saat dijumpai di kompleks istana kepresidenan, Rabu sore.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga tak banyak bicara ketika ditanya soal wacana yang beredar terkait perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com