Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tegaskan Usulan Kalla jadi Calon Ketum PBNU Bukan Sikap Partai

Kompas.com - 16/11/2021, 15:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bukan dalam kapasitas Syahrial sebagai pengurus dan kader Demokrat.

"Kami perlu tegaskan statemen itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

Herzaky menuturkan, Syahrial adalah salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren Alfitrah Gunung Pati, Kabupaten Semarang, yang terhubung ke Pondok Pesantren Alfitrah Kedinding, Surabaya.

Baca juga: Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

Ia pun menegaskan, Demokrat menghormati Khittah NU 1926 bahwa NU merupakan salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia yang memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati.

"Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung, Desember mendatang," ujar Herzaky.

Ia menambahkan, Partai Demokrat sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu memiliki hubungan baik dengan NU. Baik Demokrat sebagai partai pemerintah maupun di luar pemerintahan.

"Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing," kata Herzaky.

Dikutip dari Kompas.tv, Syahrial mengusulkan agar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla maju sebagai calon ketua umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU yang akan digelar pada Desember 2021 mendatang.

Baca juga: Dosen UIN Jakarta Minta Maaf Terkait Pernyataanya Soal NU

“Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia Timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dlm membesarkan organisasi," papar Syahrial sebagaimana dilihat Kompas.TV di akun twitternya, Minggu (13/11).

Syahrial merasa, jika NU ke depan dipimpin Kalla, maka organisasi yang saat ini dipimpin oleh Said Aqil ini akan lebih besar lagi dan maju.

“Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyin,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com