Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Bupati Banyumas Minta KPK Panggil Pejabat yang Akan Terjaring OTT, Firli Harap Kepala Daerah Tidak Risih

Kompas.com - 15/11/2021, 17:42 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepala daerah tidak risih dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Hal itu, ia sampaikan merespon pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein yang meminta KPK memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Firli pun meminta kepala daerah untuk fokus bekerja dengan baik dan menjalankan amanah rakyat.

"Jangan risih dengan kerja-kerja Pemberantasan Korupsi selama merasa benar dalam menggunakan uang negara dan menjalankan amanat sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat," ujar Firli, melalui keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Pelaksanaan kerja-kerja KPK, kata Firli, akan selalu terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mantan Kapolda Sumatera Salatan ini pun meminta kepala daerah untuk mengambil hikmah dari keberadaan rasa takut terjaring OTT KPK.

Baca juga: Soal OTT KPK, Bupati Banyumas: Sepanjang Saya Tidak Korupsi, Ngapain Takut

“Rasa takut memang dibutuhkan dan ada baiknya untuk membuat seseorang mengukur perilaku baik dan buruk, dan mencegah berperilaku koruptif,” ucap Firli.

“Tapi takut yang berlebihan bisa menimbulkan terhambatnya pembangunan,” kata dia.

Firli menuturkan bahwa KPK senantiasa mendampingi dan memberi masukan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

KPK, ucap dia, akan terus melaksanakan fungsi-fungsi pencegahan; seperti melakukan tindakan- tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, supervisi, kordinasi dan monitoring.

Hal itu dilakukan KPK sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Mari bersatu membangun Negeri yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi,” ucap Firli.

Baca juga: Jaksa KPK Tuntut Nurdin Abdulah 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

“KPK siap berkordinasi pencegahan dengan semua pihak. Tapi jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya ditangkap,” tegas dia.

Cuplikan video Bupati Banyumas, Achmad Husein yang menyampaikan mengenai permintaannya kepada KPK viral di media sosial (medsos).

Dalam video tersebut, Husein mengatakan, para kepala daerah takut dan tidak mau di-OTT.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com