Selain itu, Gus Halim juga menjelaskan bahwa Kemendesa PDTT menggandeng pihak ketiga untuk menjadi off taker dari produk usaha Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan.
Menurutnya, cara tersebut dilakukan untuk memastikan produk-produk usaha Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan terserap pasar.
“Saat ini sudah ada kerja sama BUMDes Bersama pengelola Desa Peternakan Terpadu dengan PT Berdikari sebagai salah satu off taker,” kata Gus Halim.
Tak hanya itu, program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan juga melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa (kades), Kementerian Pertanian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Dinas Pertanian.
Baca juga: Tahun 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 72 Triliun untuk Dana Desa
Gus Halim menilai, jika program tersebut dilakukan dengan prinsip gotong royong dan terintegrasi, maka kebutuhan pangan dan berbagai produk usaha yang dihasilkan desa akan terpenuhi serta terserap.
“Minimal dapat membantu penurunan impor daging dan peningkatan gizi masyarakat untuk pengurangan stunting, serta penurunan kemiskinan ekstrem. Karena ini akan meningkatkan transaksi dan memberikan peluang tenaga kerja,” katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.