KPK Hibahkan Barang Rampasan, dari Aset Nazaruddin hingga Anas Urbaningrum ke 5 Instansi

Kompas.com - 09/11/2021, 17:13 WIB
Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers penetapan tersangka mantan Bupati Talaud. Kompas.com / IRFAN KAMILDeputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers penetapan tersangka mantan Bupati Talaud.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang hasil rampasan negara melalui penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada lima instansi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, penyerahan aset rampasan KPK melalui PSP dan hibah itu merupakan salah satu dari rangkaian akhir kegiatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemulihan aset.

“Dalam upaya asset recovery dalam tindak pidana khususnya korupsi kami sangat berkomitmen untuk menggunakan segala cara yang dimungkinkan menurut hukum agar aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara,” ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

“Baik dengan cara pengurusan melalui penjualan, lelang, maupun melalui pengelolaan dengan cara penetapan status penggunaan,” kata dia.

Baca juga: Dapat Hibah Rumah Hasil Rampasan KPK, KPU: Bisa Jadi Museum Pemilu..

Karyoto menyampaikan, hibah tersebut dilakukan KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi.

Adapun instansi yang akan menerima hibah itu adalah Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berikut sumber hibah yang diberikan KPK:

Pertama, berasal dari terpidana Muhammad Nazaruddin, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159.PidSusTPK.2015.PNJakartaPusat tanggal 15 Juni 2016 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83KM.6.2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara Kepada Kejaksaan RI berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abdulah Syafei Nomor 19 RT 04/01 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan dengan luas keseluruhan 1.208 m2 dengan nilai keseluruhan Rp 14,34 miliar.

Baca juga: KPK Hibahkan Barang Hasil Rampasan Senilai Rp 85,1 Miliar ke 5 Instansi

Kedua, terpidana Muchtar Effendi berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 14/pidsus/tpk/2020 PT DKI tanggal 25 Juni 2020 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kemenkeu Nomor 155 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara pada KPU berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 8 Kelurahan Cempaka Putih dengan luas keseluruhan 825,57 m2 dengan nilai keseluruhan Rp 8,1 miliar.

Ketiga, terpidana Bambang Irianto berdasarkan Keputusan Pengadilan Tipikor Surabaya 53/pidsus/tpk/2017 PN Surabaya tanggal 25 Agustus 2017 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kemenkeu Nomor 141/km.6/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara kepada Kementerian Agama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalam Tanjung Raya, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Kota Madiun, Jawa Timer dengan luas keseluruhan 3.222 m2 dengan nilai keseluruhan Rp 6,04 milar.

Baca juga: KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.