Ketua Komisi X Setuju Permendikbud Ristek tentang PPKS, tapi...

Kompas.com - 09/11/2021, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku setuju dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Hanya saja, ia menekankan perlunya revisi terbatas terkait definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek tersebut.

"Posisi saya setuju Permen itu, tapi bahwa harus ada perbaikan sedikit dari klaster definisi terkait dengan tindak kekerasan seksual, itu menjadi penting, supaya ini juga bagian dari melindungi si korban sendiri," kata Huda dalam diskusi bertajuk "Permendikbudristek 30/2021 Picu Kontroversi, RUU TPKS jadi Solusi", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, revisi terbatas diperlukan terkait definisi tindak kekerasan seksual menyangkut diksi "selama dapat persetujuan".

Baca juga: PP Muhammdiyah: Permendikbud Ristek tentang PPKS Cacat Formil dan Materil

Dia menerangkan, diksi tersebut ada dalam Pasal 5 ayat 2(b) berbunyi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban".

"Diksi yang justru berisiko pada korban harus dihilangkan seperti diksi 'memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban'," tutur dia.

Huda menyarankan, revisi Permendikbud Ristek itu hanya terkait definisi kekerasan seksual.

Hal ini karena poin-poin lain dinilai sudah diatur dengan baik, di antaranya pencegahan, penanganan kekerasan seksual, dan peran kampus.

Ia pun mendukung hadirnya Permendikbud Ristek itu dengan sejumlah alasan.

Pertama, kata dia, fakta di lapangan menyebut tingkat kekerasan seksual terhadap mahasiswa menunjukkan tren yang naik setiap tahunnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.