Pemerintah Diminta Pastikan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Sesuai Prosedur dan Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun berjalan sesuai prosedur dan aman.

Ia menyambut baik upaya pemerintah yang akan menyiapkan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun itu.

"Pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun ini sangat krusial dilakukan di tengah pelonggaran kebijakan PPKM. Pastikan vaksinasi anak berjalan sesuai prosedur dan aman," kata Netty dalam keterangannya, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Butuh Tambahan 25 hingga 30 Juta Dosis Sinovac untuk Vaksinasi Anak 6-11 Tahun

Politisi PKS itu menuturkan, anak-anak rentan terpapar saat berada di area publik, seperti saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah, saat masuk pusat perbelanjaan dan berwisata bersama orangtua atau kegiatan lainnya.

Selain itu, lanjut dia, anak pun dapat menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya

"Jadi siapkan vaksinasi untuk klaster ini dengan cara-cara yang tidak menimbulkan ekses, semisal, resistensi dari orangtua ataupun kalangan pemerhati anak," ucapnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dengan matang terkait jenis vaksin yang digunakan, dosis dan rentang waktu penyuntikan 1 dan 2 yang aman untuk anak.

Menurut dia, pemerintah perlu juga memperhatikan anak dengan penyakit penyerta, apakah direkomendasikan menerima vaksinasi atau tidak.

"Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan, agar imunisasi untuk anak dengan kanker dalam fase pemeliharaan, penyakit kronis atau autoimun yang terkontrol dapat mengikuti panduan imunisasi umum dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya," tutur dia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6-11 Tahun Diperkirakan pada Awal 2022

Selain itu, Netty meminta pemerintah bisa memastikan ketersediaan vaksin dari mulai pengadaan hingga penyuntikan.

Ia mendorong pemerintah setidaknya sudah memiliki skema pengadaan vaksinasi untuk anak usia tersebut.

"Begitu juga dengan distribusi dan manajemen pengelolaannya. Jangan sampai vaksin kadaluwarsa dan terbuang sia-sia sebagaimana yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu," tutur dia.

Di sisi lain, Netty meminta pemerintah perlu memitigasi sejak awal munculnya kejadian pasca-imunisasi.

"Kita tidak ingin, program vaksinasi anak yang dilakukan guna membangun kekebalan komunitas malah menjadi blunder karena adanya pengabaian prosedur," kata dia.

Terkait waktu dan wilayah sasaran, Netty mengingatkan pemerintah agar vaksinasi anak dilakukan setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional melebihi 70 persen dari total sasaran target vaksinasi.