Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat 3R, BRGM Berkomitmen Wujudkan Target Pengurangan GRK Indonesia

Kompas.com - 01/11/2021, 19:17 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berupaya mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GKR) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Oleh karenanya, BRGM menerapkan strategi 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization agar tujuan tersebut tercapai.

Kepala Kelompok Kerja Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto mengatakan, rewetting dilakukan dengan membuat sumur, menimbun kanal, hingga membuat sekat kanal.

Sementara itu, revegetation adalah penanaman kembali melalui persemaian, penanaman, dan regenerasi alami. Sedangkan revitalization adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan dan ekowisata.

“Jadi BRGM tidak hanya bekerja untuk pengendalian iklim, tapi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini sangat penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut, BRGM melibatkan langsung masyarakat lokal agar bisa merasakan secara langsung manfaatnya, termasuk dalam peningkatan ekonomi.

“Kami kerja sama dengan masyarakat lokal karena mereka tahu persis kondisi di lapangannya. Kita sudah membangun 17.000 infrastruktur pembasahan gambut (IPG), 5.000 sekat kanal,” ujarnya.

Didy mengatakan, pihaknya sudah merehabilitasi ratusan hektar ekosistem mangrove dan memberikan paket-paket revitalisasi ekonomi yang dikembangkan bersama masyarakat.

Melalui upaya-upaya tersebut, BRGM optimistis komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim pada 2030 dapat tercapai.

Baca juga: Berkat Menanam Mangrove, Warga di Sorong Bisa Buka usaha dan Beli Sepeda Motor

Perlu diketahui, terkait permasalahan perubhan iklim, Indonesia menjadi salah satu negara ayng diminta berkontribusi mengurangi emisi GRK, terlebih karena memiliki ekosistem gambut terbesar keempat dan mangrove terluas di dunia.

Pasalnya, ekosistem gambut dan mangrove berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim dunia yang mengancam seluruh makhluk hidup di bumi.

Penasehat Senior Yayasan Lahan Basah, I Nyoman Suryadiputra menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan lahan basah.

“Lahan basah merupakan 'tempat parkir' air tawar, misal kalau luas gambut 20 hektar dengan kedalaman 5 meter saja, artinya ada 1 triliun kubik air tawar di lahan gambut kita. Sedangkan 3,31 juta hektare mangrove akan menjadi 'tempat parkir' karbon,” ungkapnya.

Nyoman juga menyebutkan, lahan mangrove akan hancur apabila laut naik. Kerusakan di lahan gambut juga bisa terjadi jika ada terlalu banyak kanal yang berpotensi membuat gambut terbakar.

Baca juga: Lestarikan Batik, BRGM Gelar Pelatihan Membuat Pewarna Alam

Guna mencegah hal tersebut terjadi, Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami, Direktorat Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nuraeni menyebutkan, ada dua aksi nyata yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim yaitu mitigasi dan adaptasi.

Mitigasi dilakukan dalam rangka mengurangi emisi, contohnya ekosistem potensial gambut dan mangrove yang bisa berperan dalam pengurangan emisi GRK.

Sementara itu, adaptasi adalah upaya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim agar potensi kerusakan berkurang, peluang yang ditimbulkan bisa dimanfaatkan, serta konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim bisa teratasi.

Perubahan iklim jelas berdampak pada kehidupan. Pemerintah dalam hal ini, kami dari KLHK, sudah mencoba identifikasi modalitas atau support system untuk memastikan komitmen kita bisa tercapai,” ujarnya.

Baca juga: BRGM Targetkan 1,2 Juta Hektare Lahan Gambut Direstorasi pada 2021-2024

Nuraeni juga mengatakan, pihaknya sudah mencoba menyediakan peta jalan untuk adaptasi perubahan iklim sebagai pelengkap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com