Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pastikan Penanganan Keamanan dan Pembangunan Infrastruktur Papua Berjalan Baik

Kompas.com - 01/11/2021, 12:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan akan terus menangani keamanan dan pembangunan infrastruktur di Papua.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Dalam hal keamanan di Papua, Ma'ruf memastikan bahwa pemerintah akan menangani hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah menangani dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi konstitusional yang mewakili kehadiran negara dan sudah dilakukan penanganan yang sangat baik," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: KKB Kembali Berulah, Bakar Ambulans dan Fasum Bandara Intan Jaya Papua, TNI: Tak Ada Korban Jiwa

Ma'ruf pun mengarahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan terkait hal tersebut.

Tujuannya adalah agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

"TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga meminta agar seluruh tokoh agama dan masyarakat di Papua terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif di Papua.

Baca juga: Redam Situasi Intan Jaya, Mahfud Minta TNI-Polri Ambil Tindakan Terukur

Hal tersebut agar seluruh program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik.

"Diserukan kepada seluruh masyarakat terutama tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk tetap tenang dan terus bekerja sama dengan pemerintah," ujar dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua.

Baca juga: Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Terlebih, dalam melaksanakan itu sudah terdapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan dalam Inpres maupun undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan Papua aman sejahtera," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, ke depannya percepatan pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com