Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Kompas.com - 28/10/2021, 18:05 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mempersilakan para kadernya untuk mundur dari partai.

Megawati meminta kader yang sudah tidak loyal dan tidak mau menjalankan tugas partai sebaiknya keluar dari PDI-P.

“Sekarang ini saya sering sekali mengatakan, sudah mereka kalau ndak suka lagi sama PDI-P silakan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat-pecat, mengundurkan diri saja,” kata Megawati di acara virtual “PeresmiandDan Penandatangan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor Partai PDI Perjuangan”, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Menurut dia, partai adalah organisasi politik yang memiliki aturan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Ia pun mengingatkan, anggota partai harus taat dengan aturan partai tersebut.

Lebih lanjut, Megawati mengaku heran saat dirinya mendapat pertanyaan yang jawabannya sudah ditulis dalam AD/ART PDI-P.

“Kok nanya, padahal kan sebetulnya sudah ada AD/ART yang sudah tegas-tegas mengatakan harus apa, bagaimana dan lain sebagainya. Baca,” tegasnya.

Baca juga: Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Lebih lanjut, ia juga menceritakan, ada mantan kader PDI-P yang dipecat kemudian mengajukan gugatan.

Menurutnya, pemecatan itu dilakukan karena mantan kader tersebut tidak menjalankan aturan sesuai AD/ART.

“Karena sampai hari ini kalau ada gugatan, kami menang. Bukan saya menang, tapi partai menang, karena menuruti AD/ART, bukan saya main pecat sembarangan,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com