Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/10/2021, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo mengalami serangan politik dari pihak-pihak yang ingin merusak tatanan internal PDI-P.

"Pihak-pihak itu juga menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi isu pandemi Covid-19. Megawati juga ikut diserang melalui berbagai isu," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Adapun hal tersebut disampaikannya saat membuka acara pelatihan kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu.

Hasto mengaku heran lantaran di tengah keaktifan PDI-P menggencarkan kesiapsiagaan bencana alam, hingga pandemi Covid-19 justru mendapatkan serangan.

"Kemudian, saya merespons. Padahal seharusnya kita berlomba untuk menghasilkan prestasi bagai atlet-atlet kita di PON Papua. Mereka berlomba kejar prestasi, ada wasit, taat pada aturan main," jelasnya.

Namun, Hasto tak membeberkan secara gamblang serangan apa saja yang menimpa Megawati.

Ia heran karena Megawati mendapat serangan, padahal kerap memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

Hasto juga menekankan, tangan dingin Megawati telah menciptakan pemimpin-pemimpin yang andal melalui proses kaderisasi.

Atas berbagai serangan itu, Hasto menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak tatanan di internal partai.

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Secara spesifik, Hasto menduga bahwa serangan itu erat kaitannya dengan perebutan garis start untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Sepertinya ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres. Lalu ada berbagai bentuk untuk men-downgrade hanya karena elektoral PDIP setiap survei itu selalu tertinggi, padahal itu, kan, melalui sesuatu kerja organisasi termasuk melalui kerja Baguna itu," beber Hasto.

Hasto menambahkan, pihak-pihak itu terkesan tidak memiliki etika dan ingin melangkahi kewenangan Megawati selaku Ketum PDI-P yang berhak menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui beberapa waktu belakangan, PDI-P memang tengah diterpa dinamika internal partai. Hal itu terjadi usai beberapa elite partai digadang-gadang dicalonkan oleh sejumlah kader.

Contohnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bahkan dideklarasikan oleh pengurus partai di Jawa Tengah.

Akibatnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purworejo, Albertus Sumbogo mendapat julukan celeng, bukan banteng seperti identik lambang PDI-P.

Adapun julukan itu diberikan kepada Albertus oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto karena terkait mendeklarasikan capres.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sementara itu, Albertus mengatakan bahwa simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com