Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Kompas.com - 27/10/2021, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo mengalami serangan politik dari pihak-pihak yang ingin merusak tatanan internal PDI-P.

"Pihak-pihak itu juga menyerang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi isu pandemi Covid-19. Megawati juga ikut diserang melalui berbagai isu," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Adapun hal tersebut disampaikannya saat membuka acara pelatihan kebencanaan dengan tema La Nina, Fenomena dan Dampaknya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu.

Hasto mengaku heran lantaran di tengah keaktifan PDI-P menggencarkan kesiapsiagaan bencana alam, hingga pandemi Covid-19 justru mendapatkan serangan.

"Kemudian, saya merespons. Padahal seharusnya kita berlomba untuk menghasilkan prestasi bagai atlet-atlet kita di PON Papua. Mereka berlomba kejar prestasi, ada wasit, taat pada aturan main," jelasnya.

Namun, Hasto tak membeberkan secara gamblang serangan apa saja yang menimpa Megawati.

Ia heran karena Megawati mendapat serangan, padahal kerap memikirkan kepentingan bangsa dan negara.

Hasto juga menekankan, tangan dingin Megawati telah menciptakan pemimpin-pemimpin yang andal melalui proses kaderisasi.

Atas berbagai serangan itu, Hasto menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak tatanan di internal partai.

Baca juga: Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Secara spesifik, Hasto menduga bahwa serangan itu erat kaitannya dengan perebutan garis start untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Sepertinya ada yang ingin membelah partai, tidak sabar berkaitan dengan capres-cawapres. Lalu ada berbagai bentuk untuk men-downgrade hanya karena elektoral PDIP setiap survei itu selalu tertinggi, padahal itu, kan, melalui sesuatu kerja organisasi termasuk melalui kerja Baguna itu," beber Hasto.

Hasto menambahkan, pihak-pihak itu terkesan tidak memiliki etika dan ingin melangkahi kewenangan Megawati selaku Ketum PDI-P yang berhak menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui beberapa waktu belakangan, PDI-P memang tengah diterpa dinamika internal partai. Hal itu terjadi usai beberapa elite partai digadang-gadang dicalonkan oleh sejumlah kader.

Contohnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bahkan dideklarasikan oleh pengurus partai di Jawa Tengah.

Akibatnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purworejo, Albertus Sumbogo mendapat julukan celeng, bukan banteng seperti identik lambang PDI-P.

Adapun julukan itu diberikan kepada Albertus oleh Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto karena terkait mendeklarasikan capres.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sementara itu, Albertus mengatakan bahwa simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung," kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com