Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menekankan urgensi adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) demi menjaga kesinambungan program pemerintah.

Bambang berpendapat, Indonesia tidak akan maju jika pergantian presiden dan kepala daerah selalu diikuti dengan perubahan haluan.

"Saya tidak bisa membayangkan jika setiap pergantian pemimpin nasional kita juga berganti haluan. Saya jamin kita tidak akan maju-maju kalau setiap pergantian pimpinan nasional maupun daerah terjadi perubahan haluan," kata Bambang dalam acara Kongres Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Responden Tolak Amendemen UUD 1945

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, haluan negara perlu dihadirkan sebagai terjemahan dari visi dan misi negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Bambang, PPHN dlm konteks saat ini tidak hanya penting tetapi mendesak dan harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang diselaraskan oleh sistem dengan paradigma pancasila serta berkesinambungan dan berkelanjutan.

"Jangan biarkan bangsa ini berjalan tanpa haluan yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagau pemegang kedaulatan negara dan diimplementasikan melalui lembaga perwakilan sebagaimana sila keempat (Pancasila)," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Baca juga: Isu Amendemen Konstitusi Dinilai Harus Berasal dari Rakyat, Bukan MPR

Bamsoet menambahkan, MPR adalah lembaga perwakilan yg dapat dianggap terlengkap katena mewakili representasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan representasi teritorial melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebelumnya, Bamsoet menyatakan, MPR perlu melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk meberikan kewenangab bagi MPR dalam menetapkan PPHN.

Baca juga: Survei Indikator Politik, Mayoritas Masyarakat Nilai Belum Saatnya Amendemen UUD 1945