Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Kompas.com - 27/10/2021, 20:19 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp 275.000.

Namun demikian, ia menyarankan pemerintah menghapus aturan tes PCR sebagai syarat perjalanan, terutama pada moda transportasi udara.

"Usul saya, sederhana saja, itu swab PCR-nya dihapus saja. Kalau masih tetap dipaksa harus PCR, maka alternatif kedua ya, pemerintah yang bayar (tes PCR)," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Diketahui, sebelum harga resmi yang dipatok Rp 275.000, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih tinggi untuk tes PCR, bahkan sempat menyentuh harga Rp 1 juta.

Mesti telah diturunkan, namun Saleh berpandangan, hendaknya pemerintah mengakomodasi tuntutan masyarakat soal penghapusan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan diturunkan harga tes PCR seperti ini, tentu diharapkan ya ini tidak membebani masyarakat lagi. Tapi, dari apa yang kita dengar, dari aspirasi yang beredar di masyarakat, sebetulnya masyarakat menginginkan bahwa tes PCR itu dihapus," kata Saleh.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, desakan penghapusan aturan itu antaran biaya tes PCR yang harus dikeluarkan masyarakat relatif tinggi. Selain itu, masa berlaku tes juga berubah-ubah.

Kemudian, hasil tes PCR yang negatif juga belum tentu menjamin seseorang tidak tertular virus Corona.

Menurut Saleh, seseorang masih berpotensi menularkan atau tertular selama tiga hari masa berlaku tes PCR. Hal ini karena orang pasti akan melakukan kunjungan ke banyak tempat dalam tiga hari.

"Kemudian, ada banyak pertanyaan. Dulu kok kenapa masa berlakunya bisa sampai tujuh hari lebih, sekarang kan hanya tiga hari. Nah, kenapa misalnya itu tidak dipikirkan lagi misalnya untuk diperpanjang lagi masa berlakunya," kata dia.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Nasional
Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Nasional
Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Nasional
Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Nasional
Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Nasional
Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Nasional
Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.