Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Kompas.com - 27/10/2021, 18:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta berbagai persoalan garam rakyat segera dicarikan solusinya.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

“Kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera kita selesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/kembaga terkait,” ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, secara khusus presiden memberi perhatian dari berbagai sisi yang sedang dialami para petani garam.

Baca juga: 14.000 Ton Garam Industri di Sabu Raijua Belum Terjual, Menumpuk Sampai di Luar Gudang

Saat bertemu Presiden, Moeldoko menyampaikan bahwa informasi terkait kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara Jawa (Pantura).

Dia mencontohkan, pada kunjungan kerja di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon awal Oktober lalu, mantan petani menyampaikan berbagai keluhan.

“Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Tapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar," ungkap Moeldoko.

"Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi akses menuju lahan garam juga rusak,” jelasnya.

Kemudian, terkait anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kemenkomarves dan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut membahas tata niaga garam.

Baca juga: Garam Lokal Bisa Jadi Solusi dalam Pengembangan Roket Nasional

“Jadi ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga melainkan langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat,” lanjut Moeldoko.

Dia menambahkan, dalam 5 tahun terakhir, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada 2020 harga garam masih mencapai Rp 600 per kilogram pada waktu panen. Pada 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp 100 sampai Rp 200 per kilogram. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com