Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/10/2021, 18:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta berbagai persoalan garam rakyat segera dicarikan solusinya.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10/2021).

“Kesulitan masyarakat termasuk petani garam, harus segera kita selesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/kembaga terkait,” ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, secara khusus presiden memberi perhatian dari berbagai sisi yang sedang dialami para petani garam.

Baca juga: 14.000 Ton Garam Industri di Sabu Raijua Belum Terjual, Menumpuk Sampai di Luar Gudang

Saat bertemu Presiden, Moeldoko menyampaikan bahwa informasi terkait kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara Jawa (Pantura).

Dia mencontohkan, pada kunjungan kerja di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon awal Oktober lalu, mantan petani menyampaikan berbagai keluhan.

“Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Tapi harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar," ungkap Moeldoko.

"Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi akses menuju lahan garam juga rusak,” jelasnya.

Kemudian, terkait anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kemenkomarves dan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut membahas tata niaga garam.

Baca juga: Garam Lokal Bisa Jadi Solusi dalam Pengembangan Roket Nasional

“Jadi ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga melainkan langsung ke industri atau produsen. Harapannya impor garam tidak menghancurkan pasar yang bisa berdampak pada anjloknya harga garam rakyat,” lanjut Moeldoko.

Dia menambahkan, dalam 5 tahun terakhir, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Pada 2020 harga garam masih mencapai Rp 600 per kilogram pada waktu panen. Pada 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp 100 sampai Rp 200 per kilogram. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Nasional
Wapres Ingin Demam Olahraga Dimulai dari Sekolah

Wapres Ingin Demam Olahraga Dimulai dari Sekolah

Nasional
Jokowi Sebut ada 30 ASN yang Sudah Siap Segera Pindah ke IKN

Jokowi Sebut ada 30 ASN yang Sudah Siap Segera Pindah ke IKN

Nasional
Ketua PN Jakpus Tak Hadiri Panggilan KY, Jubir: Sedang Pendidikan di Lemhannas

Ketua PN Jakpus Tak Hadiri Panggilan KY, Jubir: Sedang Pendidikan di Lemhannas

Nasional
Tata Kelola ASN Makin Baik, Kemenkumham Sabet 3 Penghargaan BKN Award 2023

Tata Kelola ASN Makin Baik, Kemenkumham Sabet 3 Penghargaan BKN Award 2023

Nasional
Sri Mulyani Sebut Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada Agustus 2023

Sri Mulyani Sebut Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada Agustus 2023

Nasional
MA Tolak Kasasi Eks Pegawai KPK soal TWK

MA Tolak Kasasi Eks Pegawai KPK soal TWK

Nasional
Viral, Netizen Bandingkan Berobat di Penang dengan Indonesia, Gus Imin Sentil Kemenkes

Viral, Netizen Bandingkan Berobat di Penang dengan Indonesia, Gus Imin Sentil Kemenkes

Nasional
Diduga Jadi Perantara Suap, Windy Purnama Saksi Kunci Aliran Korupsi BTS Kominfo?

Diduga Jadi Perantara Suap, Windy Purnama Saksi Kunci Aliran Korupsi BTS Kominfo?

Nasional
8 Fraksi DPR Harap MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

8 Fraksi DPR Harap MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka

Nasional
Pesan Wapres ke Timnas Sebelum Lawan Messi dkk: Jangan Terlalu Banyak Kalahnya

Pesan Wapres ke Timnas Sebelum Lawan Messi dkk: Jangan Terlalu Banyak Kalahnya

Nasional
Panglima ke Perwira TNI: Dalam Situasi Apa Pun, Jangan Khianati Tugas untuk Kepentingan Pribadi

Panglima ke Perwira TNI: Dalam Situasi Apa Pun, Jangan Khianati Tugas untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Ketua dan Hakim Tak Penuhi Panggilan KY, PN Jakpus: Ada Tugas dari MA

Ketua dan Hakim Tak Penuhi Panggilan KY, PN Jakpus: Ada Tugas dari MA

Nasional
Jokowi Ungkap Filosofi 'Pohon Hayat' yang Jadi Logo Resmi IKN

Jokowi Ungkap Filosofi "Pohon Hayat" yang Jadi Logo Resmi IKN

Nasional
Anies Harap MK Tetap Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Anies Harap MK Tetap Putuskan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com